Maka dari itu, dia menegaskan, kebijakan ini harus ditunda dan dikaji ulang dengan mengundang para pakar hingga pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik.
"Pemerintah harus memberikan pilihan pembangunan alternatif lainnya, agar tidak menimbulkan reaksi emosional," ujar dia.
(Dhera Arizona)