Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani penyebaran Covid-19, seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam beberapa hari ini. Menurutnya, Pemprov DKI kurang antisipasi terhadap potensi itu.
"Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah. Semua dilakukan setelah adanya kerumunan yang banyak diarea pasar tanah Abang," kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/5/2021).
Pernyataan Rahmad ini menanggapi kepadatan pengunjung di Pasar Tanah Abang, Sabtu (1/5) kemarin yang sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak tidak ada jarak antar pengunjung.
Stasiun KRL Tanah Abang juga sangat membludak hingga berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Rahmad pun mengaku sudah melihat tayangan video Pasar Tanah Abang yang beredar di media sosial.
Dia menyayangkan dan mencemaskan keramaian pasar Tanah Abang oleh pengunjung yang sama sekali tak berjarak. Keadaan ini disebut sudah mengkhawatirkan terhadap kemungkinan potensi paparan Covid-19.
Menurut Rahmad, menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat gencar melakukan larangan mudik pada lebaran ini, mengeluarkan himbauan supaya tidak membuat kerumunan, tetapi di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya terhadap Covid-19. Hal ini sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak menerapkan protokol kesehatan.
"Kita harus segera konsolidasi, gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI, Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari," imbuhnya.
Rahmad menegaskan, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi, bisa dilakukan pemerintah provinsi suatu konsolidasi untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau moderen menjelang lebaran ini. Tetapi, karena sudah terjadi, maka kejadian seperti hari Sabtu kemarin itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan Dinas Terkait di Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke pasar Tanah Abang. Sebab bisa saja warga masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas," papar Rahmad.
Oleh karena itu, Rahmad mendorong perlu segera dilakukan penanganan di Tanah Abang, semestinya bisa di kanalisasi dan diantisipasi. Pemerintah daerah itu bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan berkoordinasi atau minta bantuan pada aparat kepolisian. Hendaknya, Indonesia bisa belajar seperti yang terjadi di India saat ini.
"Saya mendesak perlu koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan-penyekatan-penyekatan sampai sore diantisipasi jangan sampai masuk dulu ke Tanah Abang, ini perlu dilakukan," imbuhnya.
Pemprov juga perlu berkolaborasi, bergotong royong dengan masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19. Caranya, Pemda tidak lelah untuk mengedukasi, menyosialisasikan terhadap masyarakat bagaimana protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan di pasar-pasar tradisional menjelang lebaran ini.
"Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif itu adalah menetapkan prokes. Kita juga imbau warga masyarakat jangan paksakan untuk ke pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai," tegasnya.
(SANDY)
