Dita Angga Rusiana
IDXChannel - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang kewajiban para ASN, Pegawai BUMN, TNI/Polri, dan korporasi untuk membayar zakat segera diterbitkan.
Hal ini disampaikan Noor saat acara pembayaran zakat dan peluncuran gerakan cinta zakat di Istana Negara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam rangka untuk manifestasikan budaya gotong royong, sekiranya Bapak Presiden juga berkenan mengeluarkan Perpres tentang pengelolaan zakat pendapatan dan jasa melalui Baznas pada kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD,” katanya, Kamis (15/4/2021).
Seperti diketahui sebelumnya ramai wacana adanya pemotongan gaji PNS dan pegawai BUMN untuk zakat. Dimana besarannya mencapai 2,5%. Bahkan pada akhir Maret lalu Noor sebelumnya menyebut bahwa hal tersebut telah didukung Presiden Jokowi.
Dia mengatakan pentingnya pembangunan ekosistem zakat. Hal ini agar tercipta sebuah alur komunikasi yang bersifat ketuhanan. Dia menekankan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan pemilik harta.
“Tercipta koridor ketuhanan, penghambaan dalam ranah ekonomi dan koridor pemerintah dalam hal ini amil, dalam rangka membersihkan pemilik harta, para muzakki, dan membantu mustahiq,” ujarnya.
Lebih lanjut Noor mengatakan bahwa visi Baznas adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, akuntabel, dan modern. Dimana dalam menghadapi covid dan berbagai macam bencana, Baznas telah berikan bantuan langsung melalui Baznas provinsi yang bekerja sama dengan gubernur masing-masing.
“Khusus banjir NTT, saat rakornas Baznas seluruh Indonesia telah kumpulkan bantuan Rp 1,5 miliar secara langsung dan akan segera disalurkan,” ujarnya.
“Dalam hadapi Covid, Baznas juga inisiasi tiga program pendistribusian, yakni program darurat kesehatan, program darurat sosial ekonomi, dan program kelanjutan yang sudah berjalan. Untuk 3 program ini, Baznas telah distribusikan dana lebih Rp 722 miliar dengan total penerima manfaat mencapai 5,6 juta jiwa. Di mana Rp 115 miliar untuk program darurat kesehatan, Rp 607 miliar program darurat sosial ekonomi,” paparnya. (RAMA)
