Michelle Natalia
IDXChannel - Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kini sudah mencapai satu dekade sejak disahkan. Meski begitu, terdapat tiga tantangan utama yang mesti dihadapi Indonesia dalam melakukan pengelolaan zakat.
Ketua Bidang II Forum Zakat (FOZ), Arif R Haryono, menyampaikan ketiga tantangan tersebut dalam diskusi publik yang bertajuk “Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No.23/2011”, Kamis (4/3/2021). Diskusi ini atas kerja sama Forum Zakat dengan Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).
“Persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat adalah ia harus dapat menjawab tiga tantangan utama zakat saat ini, yaitu memperkuat hak konstitusi warga negara dalam pengelolaan zakat, tata kelola zakat yang lebih adaptif dengan ekosistem digital zakat, serta akselerasi kerja kemanusiaan di tingkat global,” tutur Arif.
Arif menambahkan negara perlu berperan lebih besar dalam memberikan perlindungan hukum pengelolaan zakat, terutama pada hak warga negara dalam berorganisasi zakat dengan mempermudah proses pendaftaran Lembaga Amil Zakat (LAZ), tata kelola zakat di mana peran Kementerian Agama dan BAZNAS perlu diperjelas, literasi zakat dan wakaf digencarkan, adanya perlindungan profesi amil, serta membuka akses APBN/D terhadap pengembangan kapasitas amil dan organisasi pengelola zakat.
Perkembangan transaksi digital zakat beberapa tahun terakhir ini turut menjadi perhatian Forum Zakat. Dengan makin gencarnya pemanfaatan kanal digital dalam berdonasi, DPR dan Pemerintah perlu memperhatikan aspek perlindungan data pribadi muzakki dan mustahik.
