Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Trenggono, pihaknya telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil, yang diperkuat dengan peningkatan daya saing, penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan keberlanjutan ekologi," tandasnya.
Dia melanjutkan, dengan anggaran belanja yang ada, pihaknya juga telah merancang sejumlah kegiatan prioritas di tahun 2023 berdasarkan unit kerja. Di antaranya pengembangan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budidaya, pengembangan rantai dingin.
Kemudian promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga peningkatan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut.
Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6,76 triliun setara dengan 0,0068 persen dari total alokasi belanja seluruh kementerian dan lembaga tahun 2023 sebesar Rp993,2 triliun.
(FRI)