Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi oleh Kementerian PUPR berupa penandatangan 10 komitmen antara pemenang tender dan penyedia bahan baku lokal senilai Rp1,95 triliun. Ada pula penandatanganan 92 kontrak di 10 K/L dan 10 Pemda dengan RUP PDN terbesar, nilai Rp1,79 triliun selama April 2022.
Teten mengatakan kegiatan temu bisnis biasanya menghubungkan antara Business To Business (pelaku usaha dan pelaku usaha). “Maka melalui kegiatan ini kami mencoba menjembatani pemerintah dan pelaku usaha, yang tentunya terdapat langkah pengadaan yang berbeda, namun terus diupayakan penyederhanaan dan penerapan good governance,” sambungnya.
Selanjutnya target 1 juta produk masuk dalam ekatalog, dia mengajak peran aktif seluruh K/L, Pemerintah Daerah, asosiasi UMKM, marketplace untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM.
Teten yakin dengan meningkatkan konsumsi pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri nantinya mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) pada produk dalam negeri, yang potensi permintaannya sangat besar.
“Saya optimistis realisasi pengadaan pemerintah bagi Produk Dalam Negeri, UMKM, dan Koperasi dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun tahun ini. Kita tingkatkan konsumsi produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (TSA)