Winda Destiana
A. Mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan
1. OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik.
2. OJK meminta agar LJK senantiasa menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, antara lain dengan kebijakan optimalisasi pembagian dividen dan peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan relaksasinya berakhir pada Maret 2023.
3. Menyikapi kondisi pasar yang masih berfluktuasi, OJK meminta perusahaan asuransi untuk menjalankan strategi investasi secara prudent, dengan dilengkapi kajian yang komprehensif dan analisis fundamental dalam menentukan valuasi atas aset investasi tertentu, khususnya yang ditransaksikan di pasar modal.
4. Selain itu, perusahaan asuransi diminta untuk menjalankan praktik underwriting secara prudent dan menghindari praktik persaingan usaha secara tidak sehat dalam bentuk perang tarif, sehingga besaran premi yang dikenakan kepada pemegang polis sesuai dengan tingkat risiko asuransi yang ditanggung atau dikelola oleh perusahaan asuransi.
5. OJK juga memastikan efektivitas penerapan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), yang menitikberatkan pada penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi secara lebih komprehensif, yaitu berdasarkan indikator kuantitatif (tingkat permodalan dan profitabilitas) dan indikator kualitatif (yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan efektivitas manajemen risiko).
B. Kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional
1. Di tahun 2022, OJK telah merilis kebijakan terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) serta pengembangan industri hulunya (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen) baik di bidang perbankan, IKNB, dan pasar modal. Kebijakan tersebut diantaranya insentif bagi penyediaan dana kepada debitur untuk produksi dan konsumsi KBL BB berupa:
a. Relaksasi bobot risiko ATMR / Aset Yang Disesuaikan untuk kredit/pembiayaan menjadi 50 persen yang diperpanjang hingga 31 Desember 2023;
b. Relaksasi penilaian kualitas kredit/pembiayaan dan pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP);
c. Uang muka untuk pembelian KBL BB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0 persen (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019; serta
d. Untuk industri asuransi, penetapan tarif premi, kontribusi, serta pengenaan risiko sendiri (deductible) dapat diterapkan pada tingkat yang lebih rendah dari batas minimum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.
2. Sebagai langkah proaktif OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana, sebelumnya OJK telah menerbitkan guidance dari sisi perkreditan/pembiayaan perbankan untuk membantu Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Sapi. Selanjutnya, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, dan akan segera menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitur dan LJK yang terdampak bencana di kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Di sisi lain, dalam rangka mengatasi scarring effect akibat pandemi serta menjaga fungsi intermediasi, OJK mengeluarkan kebijakan yang mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024, yaitu segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. Kebijakan stimulus restrukturisasi secara targeted juga berlaku untuk industri perusahaan pembiayaan.
C. Penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan
1. OJK terus memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan Teknologi Informasi perbankan. Setelah sebelumnya menerbitkan Peraturan OJK Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital dan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang memberikan ruang inovasi bagi produk dan layanan digital, pada tahun 2022 OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (PTIB).
Peraturan OJK tentang PTIB merupakan penyempurnaan pengaturan yang mencakup aspek data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi pada Bank Umum dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kematangan operasional bagi bank umum.
2. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, OJK akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan TI pada skala yang lebih besar. Bank diminta untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan siber, namun juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden siber.
3. Di pasar modal, E- Biro Administrasi Efek Next Generation (e-BAE Next G) yang merupakan sistem pelaporan elektronik efek warkat BAE oleh KSEI selaku Kustodian Sentral, sebagai pengembangan dari versi sebelumnya, akan live di akhir tahun 2022. Dengan implementasi sistem eBAE Next G ini diharapkan proses dan koordinasi data dan informasi pemegang efek warkat menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga memperkuat pengawasan kepemilikan efek yang masih berbentuk warkat.
4. OJK menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Daftar Efek Syariah (SIDES) untuk percepatan dan otomasi proses bisnis penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) yang saat ini dilakukan secara manual, dengan pelaksanaan piloting di semester 1 2023. SIDES mengintegrasikan data laporan keuangan dan informasi emiten yang diinput melalui SPE-IDX Net dengan Sistem Informasi Pasar Modal. Untuk mendukung implementasi SIDES, OJK akan menerbitkan kebijakan SEOJK Penyampaian Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) dalam rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah sebagai landasan hukum pengisian form SIDES oleh EPP.
5. Dalam rangka memberikan wadah bagi perusahaan rintisan dan perusahaan berkapitalisasi pasar tinggi, memiliki model bisnis yang inovatif dan menggunakan ekosistem digital, sekaligus memberikan perlindungan investor melalui pemberian notasi khusus dan pemisahan papan, telah diimplementasikan papannew economy. Selanjutnya di 2023 akan diimplementasikan papan pemantauan khusus di Bursa Efek sebagai upaya pengawasan khusus oleh Bursa Efek atassaham yang memenuhi kriteria tertentu seperti going concern, sekaligus memberikan awareness tambahan bagi investor.
6. Di IKNB, OJK melakukan penguatan regulasi untuk kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan produk/layanan asuransi terutama secara digital. Hal ini mencakup penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB) dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi. Selain itu, penyempurnaan ketentuan juga dilakukan di sisi layanan keperantaraan asuransi secara digital serta mitigasi risikonya.
7. OJK melakukan peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, berdaya saing global guna mendukung kinerja industri jasa keuangan. Peningkatan kompetensi SDM tersebut diperkuat melalui penyusunan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK tahun 2021-2025. Salah satu misi di dalam cetak biru tersebut adalah mengembangkan standarisasi kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, yang diwujudkan melalui sertifikasi profesi SDM di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Sampai dengan bulan Desember 2022, tercatat sebanyak 486.712 orang yang telah tersertifikasi di berbagai jenis jabatan di industri jasa keuangan.
D. Penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan
1. OJK mendukung penerapan standar Basel III Reforms pada perbankan melalui:
a. Penerbitan SEOJK nomor 23/SEOJK.03/2022 mengenai perhitungan ATMR Risiko Pasar yang antara lain mengatur mengenai klasifikasi trading book dan banking book, penetapan jenis eksposur, metode perhitungan, serta bobot risiko dalam perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan mulai diperhitungkan dalam KPMM pada Januari 2024.
b. Penyempurnaan ketentuan terkait perhitungan permodalan yang mengacu pada standar Basel III Reforms serta penyelarasan dan harmonisasi dengan ketentuan lain yang berkaitan, akan dilakukan perubahan atas ketentuan dimaksud. Poin penyesuaian, antara lain:
1) Penyesuaian metode perhitungan ATMR sesuai Basel III Reforms;
2) Pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR risiko pasar bagi seluruh Bank sejak 1 Januari 2024; dan
3) Penyesuaian terkait isu-isu teknis yang berkembang dalam implementasi
selama ini.
2. Untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam penyediaan dana/penyaluran dana BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.02/2022 yang mengatur antara lain mengenai cakupan Pihak Terkait, perlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Dana (BMPK/BMPD) tertentu, dan penyampaian laporan BMPK/BMPD. Penyempurnaan ketentuan BMPK BPR dan BMPD BPRS diharapkan dapat mendorong keberlangsungan usaha BPR dan BPRS sebagai bank yang agile, adaptif, kontributif, dan resilient dalam memberikan akses keuangan usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat dalam lingkup daerah atau wilayahnya.
3. Di industri pengelolaan investasi, terus dilakukan penguatan tata kelola pelaku industri dan upaya melindungi investor Pasar Modal. Pada 2022 telah diterbitkan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi agar tidak terjadi misconduct dalam melakukan keputusan investasi, melakukan transaksi Efek, melakukan pemasaran produk Investasi, maupun dalam keterbukaan informasi Produk Investasi. Selanjutnya, di 2023 akan dilakukan penguatan lebih lanjut melalui penyempurnaan ketentuan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain dengan memberikan ketentuan tata kelola penyelesaian redemption dengan aset (in kind settlement) dan likuidasi reksadana, penegasan ketentuan atas penerapan multi kelas dalam reksadana, dan penggunaan pembayaran digital dalam transaksi reksadana.
4. Selain itu, OJK di 2022 juga melakukan penguatan pada industri fintech p2p lending dengan melakukan penyempurnaan pengaturan untuk mengakomodasi perkembangan industri, diantaranya penyesuaian mengenai ketentuan permodalan untuk pendirian serta pengaturan operasionalisasi lainnya.
5. Untuk mempertegas kedudukan dan mekanisme OJK dalam melakukan pengawasan ASABRI, OJK sedang menyusun kerangka pengaturan terkait sebagai landasan hukum pengawasan dan melindungi kepentingan para pihak.
6. OJK juga meminta perusahaan asuransi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pemasar atau agen asuransi, khususnya dalam hal kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada calon nasabah secara lengkap, benar, dan jelas mengenai manfaat dan risiko produk asuransi, terutama untuk produk asuransi yang tergolong kompleks seperti halnya produk asuransi unit link.
7. Disamping itu, OJK juga meminta perusahaan asuransi untuk segera melakukan registrasi ulang produk asuransi unit link yang telah dipasarkan, sehingga produk dimaksud nantinya sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), khususnya dalam hal pemasaran dan pengelolaan PAYDI yang dilakukan secara prudent, fair, dan transparan.
8. Untuk mengantisipasi agar kejadian kasus penipuan berkedok investasi yang menjerat korban mahasiswa dan masyarakat umum tidak terulang, OJK meminta LJKNB untuk lebih prudent dalam menyalurkan pembiayaan/pinjaman, paling sedikit melalui:
‐ Peningkatan kualitas E-KYC khususnya verifikasi untuk mengenali lebih mendalam calon nasabah;
‐ Melakukan proses analisis atau credit scoring dengan lebih akurat untuk memastikan kemampuan customer dalam mengembalikan pembiayaan/pinjaman;
‐ Meningkatkan ketajaman deteksi dalam proses akuisisi yang tidak normal, misalnya banyaknya calon customer melakukan pengajuan pembiayaan/pinjamaman secara bersamaan dengan profil yang seragam.
E. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen
1. OJK telah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) keempat pada 2022 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program serta pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 49,68 persen (2019: 38,03 persen) dan tingkat inklusi keuangan naik menjadi 85,10 persen (2019: 76,19 persen).
2. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan yang inovatif, di 2022 OJK meluncurkan mobil Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan atau SiMOLEK Edutainment untuk melaksanakan berbagai program edukasi keuangan di seluruh wilayah Indonesia melalui seni dan budaya.
3. Guna memperluas jangkauan penerima manfaat program edukasi keuangan sampai ke wilayah pedesaan, OJK akan melaksanakan program Desa Cakap Keuangan berupa Training of Trainers (ToT) kepada perangkat desa maupun ibuibu PKK untuk menciptakan narasumber sebagai agen edukasi keuangan sampai ke desa.
4. OJK akan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan, dengan melaksanakan edukasi keuangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. OJK mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS) edukasi keuangan dan mengintensifkan penggunaannya dengan menjalin aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga, dan stakeholders terkait.
5. OJK juga akan melaksanakan affirmative action dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group, yaitu kelompok perempuan, masyarakat pedesaan dan masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). OJK juga akan merevisi Peraturan OJK tentang Literasi dan Inklusi Keuangan untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6. Pada 2022, OJK juga telah memperkuat pengaturan perlindungan konsumen yang seimbang, melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct melalui penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia serta penambahan aspek dan jumlah obyek pengawasan market conduct. Selain itu, OJK akan memperkuat fungsi pembelaan hukum perlindungan konsumen melalui gugatan perdata oleh OJK dalam rangka pelindungan Konsumen, dengan berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian.
7. OJK telah mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution, sehingga aduan/keluhan konsumen dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik, dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi nasional.
8. OJK terus berupaya untuk meningkatkan awareness terkait investasi dan kegiatan Pasar Modal yang sehat serta mencegah kerugian masyarakat melalui literasi dan edukasi berkelanjutan. Pada 2022 OJK telah melakukan 202 kegiatan sosialisasi terkait pengetahuan dan kebijakan Pasar Modal, 16 Sosialisasi terkait Sistem Informasi, serta 5 Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di 5 wilayah.
