Iqbal Dwi Purnama
Bahkan, menurutnya, berdasarkan rencana pengembangan IKN ke depan, untuk mobilitas di dalam kawasan KIPP targetnya 80% menggunakan transportasi publik, dan hanya 20% kendaraan pribadi yang boleh berlalu-lalang di IKN.
"Kecuali kendaraan dinas seperti presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifikasi-spesifikasi khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, itu nanti ada peraturannya sendiri," ujar Rediansyah.
Meski demikian, Nusantara pada 2045 diharapkan sudah mampu menjadi percontohan di Indonesia sebagai kota net zero carbon. Paling tidak, sudah bersih dari emisi yang dihasilkan kendaraan konvensional karena penggunaan kendaraan listrik.
"Fully EV (electric vehicle)-nya di 2045. Masa transisi kita coba dulu di KIPP, yang very zero net carbon, tidak ada kendaraan bensin. Nanti pelan-pelan meluas (seluruh wilayah pengembangan IKN)," tuturnya.
(RNA)
