Penghasilan Tak Kena Pajak akan Diberlakukan Bagi Pelaku UMK

IDXChannel - Pemerintah akan memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan bahwa pemerintah memperkenalkan pengaturan baru terkait hal tersebut. 

Baca Juga:

Sri Mulyani Pastikan UU Pajak yang Baru Lindungi Rakyat dan Pengusaha Kecil

"Pemerintah memperkenalkan pengaturan baru mengenai besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam satu tahun pajak sebesar Rp500 juta, sebagai insentif tambahan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMK yang dikenai PPh Final," kata  Neilmaldrin dalam keterangan yang diterima MNC Portal sIndonesia, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, aturan baru tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan kepada para pelaku UMK, serta untuk menciptakan keadilan antara pelaku UMK yang dikenai PPh Final dan WP OP yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum.

Baca Juga:

Aturan Pajak Baru Sudah Sah, Rupiah Malah Loyo ke 14.222 Per USD

Dikatakan oleh Neilmaldrin secara umum, Wajib Pajak Orang privadu  memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

“WP OP pelaku UMK yang melaporkan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto tanpa perhitungan PTKP,” katanya.

Baca Juga:

Siapkan 2 Skema Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Ini Penjelasannya

Adapun kebijakan baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan.

"Kebijakan baru ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya yang menjalankan UMK," tandasnya. (NDA)

Baca Juga:

Menilik Dampak UU Harmoni Peraturan Perpajakan