Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan tenggat waktu hingga 28 November mendatang bagi pemerintah provinsi dan kota dalam mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2023.
Tenggat waktu tersebut diundur dari jadwal sebelumnya yang seharusnya diumumkan hari ini, Senin (21/11/2022).
Presiden Buruh Said Iqbal mengatakan tenggat waktu tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemprov maupun Pemkot untuk mengundang elemen dari buruh untuk berdiskusi sebelum kenaikan upah minimum 2023 diumumkan.
"Harus di ajak berdiskusi melalui dewan pengupahan (tambahan waktu pengumuman upah minimum)," kata Said Iqbal kepada MNC Portal, Senin (21/11/2022).
Sebelumnya, dalam penetapan upah minimum 2023, Kemnaker menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang menginstruksikan kenaikan upah 10% untuk tahun 2023.
Peraturan tersebut keluar dari harapan pengusaha maupun harapan buruh dalam memformulasikan kenaikan upah minimum. Pengusaha berharap formula kenaikan upah menggunakan PP 36 Tahun 2022, sedangkan buruh berharap formula kenaikan upah menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan salah satu alasan diundurnya pengumuman penetapan upah oleh Pemprov maupun Pemkot untuk mempelajari Permenaker baru tersebut, untuk kemudian menetapkan kenaikan upah minimum di masing-masing kota.
"Alasan perubahan (waktu pengumuman) ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru upah minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota yang telah ditetapkan," kata Menaker pada akun Instagram resmi Kemnaker. (NIA)
