Hafid Fuad
IDXChannel – Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) meminta pemerintah harus turun tangan dalam pemberantasan pembajakan buku. Walaupun upaya ini lintas sektor tapi sebagian besar berada pada ranah regulasi serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam dan membiarkan persoalan ini sebagai urusan pelaku perbukuan belaka,” ujar Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia, Arys Hilman Nugraha, di Jakarta (28/5/2021).
Isu pembajakan buku mengemuka setelah penulis Tere Liye melontarkan kemarahan atas pembajakan buku melalui media sosial. Belakangan, perdebatan terjadi menyangkut cara penyampaian kemarahan tersebut, sehingga beralih dari masalah pembajakan buku itu sendiri.
Berdasarkan riset Ikapi, sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui marketplace online pada masa pandemi Covid-19.
Selain itu, sebanyak 25 persen penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara gratis, dan 20,8 persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk pdf di lokapasar daring. Rata-rata pedagang buku bajakan di lokapasar menawarkan seperlima dari harga buku orisinal.
