Binti Mufarida
IDXChannel - Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara digital agar lebih tepat sasaran. Proses uji coba akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan depan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Pandjaitan. Rapat digelar di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Luhut mengapresiasi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang mendukung penuh program digitalisasi bansos. Dia menilai, program ini akan membuat penyaluran bantuan pemerintah menjadi jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena (program) ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan, kalau semua targeted (mencapai target) dengan baik,” kata Luhut.
Program digitalisasi bansos memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah. Perpres ini menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis Artificial Intelligence (AI).
Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam peluncuran program tersebut.
Luhut menjelaskan, digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bansos. Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.
Dengan digitalisasi, kata dia, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. Semua itu betul-betul targeted,” katanya.
Luhut mengatakan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sementara Mensos, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Dia mengakui sejumlah program Kemensos kurang tepat sasaran.
“Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Keunggulan lain dari program digitalisasi ini, kata dia, terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
“Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,”
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
“Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” ujarnya.
Hadir dalam Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ini antara lain: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
(Rahmat Fiansyah)
