AALI
9950
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1515
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1065
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1185
AGAR
448
AGII
1190
AGRO
1005
AGRO-R
0
AGRS
320
AHAP
77
AIMS
284
AIMS-W
0
AISA
288
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
456
AKRA
3130
AKSI
800
ALDO
675
ALKA
238
ALMI
226
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/04/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
483.36
-0.1%
-0.50
IHSG
6086.26
0.11%
+6.76
LQ45
907.67
-0.08%
-0.77
HSI
28969.71
0.61%
+176.57
N225
29642.69
0.07%
+21.70
NYSE
16116.85
0.73%
+116.70
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,643
Emas
831,440 / gram

Perkembangan Baru Suap Pajak, 6 Orang Dikabarkan Tersangka

ECONOMICS
Sabir Laluhu/Koran Sindo
Sabtu, 06 Maret 2021 21:30 WIB
Sebanyak enam orang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pengurusan pengurangan pembayaran pajak di DJP Kemenkeu.
Perkembangan Baru Suap Pajak, 6 Orang Dikabarkan Tersangka. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan pengurangan pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun pemeriksaan 2019.

Dari informasi yang didapatkan MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/3/2021), penyelidikan atas kasus dugaan suap pengurusan pajak untuk tahun pajak 2016-2017 yang pemeriksaannya dilakukan tim pemeriksa pajak DJP Kemenkeu pada 2019 telah rampung dilakukan KPK pada awal Februari 2021. Setelah rampung penyelidikan, kemudian disusul dengan gelar perkara (ekspose) dan diputuskan penyelidikan dinaikkan ke penyidikan.

Informasi tersebut berasal dari sumber internal Bidang Penindakan KPK. Karena itu, KPK kemudian menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) tertanggal 4 Februari 2021. Ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang terbagi dua bagian.

Diduga penerima suap adalah APA dalam kapasitas jabatan selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP kurun Juni 2016 hingga Januari 2019, kemudian DR dalam kapasitas jabatan selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP kurun 2018 hingga September 2019.

Diduga pemberi suap yakni RAR dan AIM selaku selaku konsultan pajak PT GMP, VL selaku kuasa wajib pajak PT BPI, Tbk, dan AS selaku konsultan pajak PT JB.

"Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah disampaikan ke tersangka APA, tersangka DR, tersangka RAR, tersangka AIM, tersangka VL, dan tersangka AS. Selain itu juga untuk APA dan DR yang merupakan pejabat DJP, SPDP-nya sudah kita sampaikan ke Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani," tegas sumber tersebut kepada KORAN SINDO.

Dia melanjutkan, selain itu KPK juga melayangkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama APA, DR, RAR, AIM, VL, dan AS ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Karena itulah, ujar dia, pihak Ditjen Imigrasi hanya menyampaikan ke publik secara singkat bahwa enam orang tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri karena korupsi.

Sumber ini menjelaskan secara singkat profil tiga perusahaan. PT GMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula yang berada di Provinsi Lampung. PT BPI, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. PT JB adalah perusahaan pertambangan batubara dan nikel yang lokasi pertambangannya berada di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Nilai suapnya yang diduga ditransaksikan puluhan miliar. Saat penyelidikan sebelumnya kita duga transaksinya sekitar lebih Rp50 miliar hingga lebih Rp60 miliar. Nah di penyidikan ini, sedang kita indentifikasi jumlah pastinya," ujarnya.

Sumber ini menambahkan, saat proses penyelidikan sebelumnya sebenarnya ada beberapa perusahaan lain yang juga ditemukan diduga diurus pajaknya oleh tersangka APA dan tersangka DR. Dugaan tersebut nantinya akan ditelusuri dan didalami lebih lanjut saat proses penyidikan kasus ini.

"Setelah penyidikan dimulai sejak 4 Februari lalu, kita juga sudah geledah kantor DJP di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ada beberapa barang bukti termasuk dokumen yang sudah kita amankan dan sita dari penggeledahan itu," ucapnya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pajak atas pemeriksaan pajak tahun pemeriksaan 2019 yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Modusnya, kata Alexander, beberapa perusahaan wajib pajak berkeinginan agar pajak yang semestinya dibayarkan menjadi lebih rendah dengan mempengaruhi pejabat DJP dan memberikan uang dugaan suap.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar. Biasalah itu juga melibatkan tim pemeriksa," ujar Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menegaskan, penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pajak dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP masih sedang dilakukan KPK. Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, maka KPK telah melayangkan surat permohonan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Humas.

Ali memastikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini saat penyidikan dimulai. Meski begitu, Ali tidak mau mengungkap secara spesifik identitas tersangka, indentitas perusahaan wajib pajak, hingga konstruksi kasus ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," ujar Ali melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (5/3/2021

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD