Anggie Ariesta
IDXChannel - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada 2022 mendatang yakni 5% hingga 5,5% tidak mudah.
Menurutnya, perlu ada beberapa evaluasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertama, mekanisme belanja pemerintah masih seperti kondisi normal alias business as usual. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun pada 2020 dan Rp744,75 triliun tahun ini.
"Kita anggap itu bagus dan bisa membantu semua pihak. Tapi yang menjadi persoalan adalah, pengeluaran pemerintah yang menjadi motor penggerak itu ketika harus dibelanjakan modelnya sama dengan ketika kondisi normal. Jadi, persetujuan kemudian masuk dulu ke departemen baru belanja," paparnya dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia oleh Bappenas di Jakarta, Jumat (20/8/2021).
Ia menilai mekanisme tersebut menjadi penyebab lambatnya realisasi dana PEN. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pencairan PEN lantaran menjadi motor penggerak perekonomian di tengah pandemi.
