Dhera Arizona
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan, capaian Program Sejuta Rumah terdiri dari kontribusi Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) sebesar 396.943 unit, K/L lain sebesar 45.505 unit, pemerintah daerah sebesar 94.586 unit, pengembang subsidi non FLPP sebesar 435.946 unit, corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, masyarakat 29.662 unit. Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang komersial sebesar 155.464 unit, dan masyarakat sebesar 52.188 unit.
Terkait dengan upaya strategi percepatan pendataan PSR tahun 2023, kata Fitrah, pihaknya telah melaksanakan beberapa hal diantaranya mengembangkan sistem pendataan PSR online yang dapat diinput oleh pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), melakukan integrasi pendataan PSR dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Selain itu, juga melaksanakan koordinasi integrasi data terkait pembangunan rumah lintas K/L dan lintas stakeholder, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan PSR untuk kolaborasi pendataan PSR bersama pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP), serta melaksanakan rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR Tahun 2023 dengan mengundang BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Unit Kerja di lingkungan DJP, dan seluruh Balai P2P.
Dia meyakini Program Sejuta Rumah merupakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia. Dari hasil Susenas tahun 2023 lalu backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
