Taufan Sukma/IDX Channel
Kemudian dia meminta penegak hukum melihat kasus ini dari kacamata hukum perdata sebelum membawanya ke ranah pidana. Jika melanggar secara perdata, maka ada ancaman sanksi administrasi sampai dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kemudian dalam konteks hukum pidana, harus ada pembuktian terlebih dahulu dalam proses penyidikan jika ada pemalsuan maupun ada informasi yang disampaikan secara tidak benar dengan niat jahat.
"Misalnya dalam konteks mengurangi penerimaan negara, atau memperluas wilayah khususnya," tegas Riusdianto. (TSA)
