AALI
11175
ABBA
98
ABDA
7025
ABMM
750
ACES
1565
ACST
354
ACST-R
0
ADES
1700
ADHI
1315
ADMF
8450
ADMG
175
ADRO
1175
AGAR
416
AGII
1260
AGRO
1165
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
82
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3720
AKSI
760
ALDO
440
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
334
Market Watch
Last updated : 2021/03/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.18
-0.26%
-1.33
IHSG
6248.47
-0.16%
-10.28
LQ45
940.24
-0.12%
-1.13
HSI
28540.83
-1.92%
-557.46
N225
28743.25
-0.42%
-121.07
NYSE
0.00
-100%
-14959.40
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,365
Emas
784,444 / gram

Siap-siap, Gowes Brompton Cs Bakal Diuber Petugas SPT

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Selasa, 23 Februari 2021 07:34 WIB
Jika sepeda akan dilaporkan mungkin untuk sepeda dengan kategori sepeda mahal seperti Brompton Cs.
Siap-siap, Gowes Brompton Cs Bakal Diuber Petugas SPT (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, ada kemungkinan ke depan sepeda akan dikenakan pajak setelah ada aturan wajb dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

Tujuannya pelaporan SPT mungkin sementara untuk menginventarisasi barang-barang dengan kategori berharga. 

"SPT itu kan ada laporan harta kekayaan, jadi biasanya kita ngisi rumah dan kendaraan bermotor. Kalau sepeda juga masuk berarti dia masuk ke dalam harta kekayaan kita," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (22/2/2021). 

Menurut dia. saat ini yang hanya masuk seperti rumah dan kendaraaan. Namun, jika sepeda akan dilaporkan mungkin untuk sepeda dengan kategori sepeda mahal seperti Brompton Cs. 

"Jadi sepeda akan dikategorisasi atau dilaporkan juga kalau sepeda mahal. Mungkin itu salah satu barang yang mahal ya maksudnya, karena kalau yang murah-murah mungkin nggak. Jadi yang di atas Rp20 juta itu yang mahal," katanya. 

Faisal menjelaskan, saat ini untuk pajak sepeda hanya untuk pembelian belum ada untuk penomoran sepeda (plombir) dan sebagainya. Ke depannya mungkin pajak tersebut akan diberlakukan untuk memperluas basis data wajib pajak.

"Intinya begini, logikanya objek setiap wajib pajak ini kan pemerintah itu ingin memperkaya data basis pajaknya, jadi dia mendata siapa saja orang-orang yang wajib pajak termasuk yang sudah NPWP dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya juga seberapa besar harta kekayaan mereka," jelas Faisal. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD