sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Sri Mulyani Cium Potensi Pajak Karbon Jadi Ajang Money Laundering

Economics editor Michelle Natalia
31/03/2022 13:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mencium potensi penyalahgunaan penetapan pajak karbon.
Sri Mulyani Cium Potensi Pajak Karbon Jadi Ajang Money Laundering. (Foto: MNC Media)
Sri Mulyani Cium Potensi Pajak Karbon Jadi Ajang Money Laundering. (Foto: MNC Media)

Dia mengatakan bahwa kegiatan kejahatan lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, dan juga illegal mining itu tidak hanya kriminal dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan. Sehingga, kerugian bagi suatu negara bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari rusaknya lingkungan.

"Karena begitu besarnya kerusakan dari kejahatan lingkungan ini, maka ini menjadi salah satu fokus untuk bisa menanganinya, misalnya cara seperti carbon trade. Kejahatan-kejahatan ini tidak memiliki batas negara atau borderless, karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan di negara A, penadahnya di negara B, dicuci dan dijualnya di negara C, jadi ini adalah operasi borderless," ungkap Sri. 

Maka dari itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Financial Action Task Force atau FATF menyampaikan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan mencuci hasil kejahatan mereka melalui sektor keuangan. Sektor keuangan bisa formal, dan juga bisa informal. 

"Prinsip beneficial ownership menjadi sangat-sangat penting. Orang melakukan banyak melakukan proxy untuk menutupi siapa sebenarnya pemilik dana dan sumbernya dari mana. Ini menjadi sebuah prinsip bagi semua negara yang sedang berjuang melawan tindakan kriminal dan kejahatan baik itu karena narkoba, dari sisi lingkungan, maupun untuk pendanaan terorisme," tambah Sri.

Oleh karena itu, sambung dia, keanggotaan Indonesia di FATF menjadi sangat penting. Indonesia masih menjadi satu-satunya negara G20 yang belum full membership.

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement