Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan postur awal makro fiskal APBN di 2024 yang akan difinalisasikan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2023.
APBN 2024, sebut dia, akan menjadi instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pendapatan negara ditargetkan di kisaran 11,81-12,38% dari PDB, atau secara nominal Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan di rentang 9,91-10,18% dari PDB, atau secara nominal di Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun. Ini disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di rentang 1,90-2,18% dari PDB, atau di kisaran Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun.
Kemudian, hibah di rentang 0,01-0,02% PDB atau di kisaran Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, untuk belanja negara 2024 di kisaran 13,97-15,01% dari PDB atau di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 10,43-11,37% dari PDB, atau secara nominal Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun.
"Yang juga mencakup untuk belanja Pemilu tahun depan cukup dominan, baik Pilkada dan pemilihan legislasi," jelasnya.
Selanjutnya, Transfer ke Daerah (TKD) di kisaran 3,54-3,65% dari PDB, dengan rentang Rp815 triliun hingga Rp845 triliun.
Keseimbangan primer tahun depan diusahakan mendekati balance di rentang 0,003-0,43% PDB, atau di Rp0,64 triliun hingga Rp0,43 triliun. Sehingga, hal ini makin memperkuat dan menyehatkan APBN Indonesia.
"Tren ini perlu kita jaga, karena ketidakpastian ke depan akan membutuhkan APBN siap siaga menghadapi berbagai gejolak," terang Sri Mulyani.
Selanjutnya, defisit 204 akan dikendalikan di rentang 2,16-2,64% dari PDB, atau Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun. Pembiayaan di rentang 2,16-2,64% atau secara nominal di Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun. Ini terdiri dari utang netto yang diperkirakan mencapai 2,46-3,41% dari PDB dan investasi 0,3-0,67% PDB.
"Rasio utang akan dipertahankan menurun secara bertahap di kisaran 38,07-38,97% dari PDB. Ini menurun dari 39,4% di tahun 2023," pungkas Sri Mulyani.
(YNA)
