Nur Ichsan Yuniarto
IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang 2025. Produksi beras nasional pada 2025 menunjukkan lonjakan signifikan. Hal ini menjadi sinyal positif langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
"Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji ismartini dikutip Rabu (24/12/2025).
Dia menambahkan, peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024. Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen padi Januari-Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektaree, atau meningkat sebesar 12,98 persen dibandingkan Januari-Desember 2024.
Produksi padi Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 13,55 persen dibandingkan Januari-Desember 2025.
Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Perkiraan produksi 2025 juga melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.
Lonjakan ini mencerminkan hasil nyata dari program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat sektor hulu-hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana-prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras.
"Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras. Semoga jika tidak ada aral melintang, swasembada pangan menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas capaian ini," kata Amran.
Menurut Amran, pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis seperti sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi pertanian.
Pupuk Subsidi untuk Gencarkan Swasembada Pangan
Kementan membentuk skema baru untuk distribusi pupuk subsidi. Hal ini dilakukan untuk memperlancar rencana swasembada pangan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Andi Nur Alam mengatakan, skema baru distribusi pupuk subsidi itu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Dia mengatakan Perpres ini memperkenalkan mekanisme Titik Serah, yaitu titik distribusi pupuk subsidi yang ditetapkan bersama oleh BUMN Pupuk, selaku pelaku usaha distribusi. Skema ini menjadi simpul kendali baru agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel.
“Titik Serah menjadi simpul kendali baru. Pihak yang ditunjuk akan terikat secara hukum yang diatur oleh BUMN Pupuk, sehingga pengawasan lebih jelas dan terukur,” kata Dirjen PSP Andi Nur.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, mengatakan Perpres ini mengubah mekanisme penunjukan penyalur. Jika sebelumnya melibatkan berbagai pihak, kini penunjukan dilakukan langsung oleh BUMN Pupuk yang bertanggung jawab hingga titik serah.
“Titik serah bisa berupa pengecer resmi, Gapoktan, Pokdakan, atau koperasi yang bergerak di bidang pupuk,” kata Jekvy.
Sementara itu, dari sisi petani, penebusan pupuk subsidi tetap menggunakan acuan data e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petani yang namanya terdaftar dalam e-RDKK bisa menebus pupuk di titik serah atau kios resmi dengan menunjukkan KTP atau Kartu Tani.
"Selama nama petani terdaftar, mereka bisa menebus pupuk subsidi menggunakan KTP atau Kartan," imbuh Jekvy.
Mentan Amran Sulaiman akan menindak tegas para distributor pupuk subsidi yang terbukti mempersulit petani. Kebijakan pemerintah saat ini telah menetapkan penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP saja.
Lebih jauh Amran menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak lagi menyusahkan petani.
Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah, kini disederhanakan menjadi satu kebijakan nasional yang terpadu.
“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” kata dia.
Upaya Kementan ternyata berbuah manis, pembelian pupuk subsidi mengalami peningkatan signifikan hingga 20 persen dalam beberapa waktu terakhir. Lonjakan tersebut ditemukan setelah Kementan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios pupuk Indo Tani 3 di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Menurut Mentan, kenaikan pembelian pupuk ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen. Kebijakan itu disebutnya memberikan dampak positif bagi petani dan sektor pertanian nasional.
“Yang menarik, pembelian pupuk naik 20 persen. Ini fenomena positif. Insya Allah produksi pertanian kita nanti juga meningkat. Semua komoditas pangan yang disubsidi pasti terdorong naik produksinya,” kata dia.
Dia menilai, peningkatan pembelian pupuk ini menjadi momentum penting untuk mempercepat target swasembada pangan nasional.
Bahkan, dengan tren positif ini, ia optimistis target yang semula ditetapkan empat tahun dapat tercapai lebih cepat.
“Awalnya target swasembada kita empat tahun, tapi dengan situasi seperti ini bisa jadi tercapai hanya dalam satu tahun. Ini kebahagiaan besar bagi bangsa,” katanya.
Beras Impor Nyaris Gagalkan Swasembada Beras
Rencana swasembada pangan ini ternyata kurang berjalan mulus. Ada beberapa hambatan salah satunya muncul 250 ton beras impor ilegal dari Thailand. Beras itu masuk melalui Sabang, Provinsi Aceh. Temuan ini disebut sangat mengganggu upaya pemerintah mencapai swasembada beras pada Desember 2025.
"Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada. Jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut. Pasti kita usut," kata Amran.
Amran menambahkan, pihaknya bersama aparat gabungan telah menyegel gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG) setelah menemukan 250 ton beras impor ilegal.
"Tadi langsung kami telepon kapolda, kemudian kabareskrim, kemudian pangdam, langsung disegel ini (gudang) berasnya, tak boleh keluar. Hari ini kami sampaikan, itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," katanya.
Amran menyoroti bahwa impor ilegal terjadi justru ketika Indonesia memiliki stok beras tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan larangan impor karena stok nasional mencukupi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan ikut turun tangan adanya kasus masuknya 250 ton beras impor ilegal ke Indonesia melalui Sabang, Provinsi Aceh. Purbaya pun memastikan akan memeriksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sehingga ratusan ton beras ilegal itu bisa masuk ke Indonesia.
"Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Karena kalau ilegal ketahuan, nanti saya periksa anak buah saya," kata Purbaya.
"Siapa yang masukan, masuknya lewat mana, dan kenapa bisa lolos. Tapi saya akan cek lagi. Saya belum tahu data persisnya," lanjut Purbaya.
Indonesia Akhirnya Swasembada Beras
Indonesia diklaim berhasil mencapai swasembada beras dan jagung pada tahun 2025. Capaian ini akan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
"Tahun ini merupakan tahun penuh kerja keras bagi Kementerian Pertanian. Saya menyampaikan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
"Ini merupakan pencapaian besar bagi Indonesia," lanjutnya.
Selain peningkatan produksi, aspek gizi dan kualitas pangan juga menjadi fokus kebijakan. Sudaryono mengatakan, Pemerintah juga telah meluncurkan program makanan bergizi gratis yang mencakup penyediaan susu, telur, dan makanan sehat bagi pelajar di seluruh Indonesia.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas nutrisi. Presiden sangat serius memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan protein yang cukup,” katanya.
Pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut. Dalam dua hingga lima tahun ke depan, Indonesia menargetkan swasembada pada lebih banyak komoditas strategis.
(Nur Ichsan Yuniarto)
