AALI
9950
ABBA
408
ABDA
0
ABMM
1560
ACES
1260
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2990
ADHI
1075
ADMF
7800
ADMG
202
ADRO
1935
AGAR
328
AGII
1475
AGRO
2230
AGRO-R
0
AGRS
186
AHAP
73
AIMS
432
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1080
AKRA
4330
AKSI
400
ALDO
860
ALKA
238
ALMI
248
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/12/09 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.28
0.9%
+4.55
IHSG
6643.93
0.61%
+40.13
LQ45
952.51
0.73%
+6.92
HSI
24254.86
1.08%
+257.99
N225
28725.47
-0.47%
-135.15
NYSE
16899.92
0.28%
+46.35
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,345
Emas
823,818 / gram

Tak Cuma Blokir, OJK Kini Bisa Penjarakan Pelaku Pinjol Ilegal

ECONOMICS
Anggie Ariesta
Jum'at, 24 September 2021 11:11 WIB
Maraknya aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Tak Cuma Blokir, OJK Kini Bisa Penjarakan Pelaku Pinjol Ilegal. (Foto: MNC Media)
Tak Cuma Blokir, OJK Kini Bisa Penjarakan Pelaku Pinjol Ilegal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Maraknya aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Atas alasan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penertiban dari pendanaan yang datang dari pihak tidak jelas ini.

Seiring dengan maraknya pinjaman online ilegal membuat OJK kini punya wewenang lebih untuk menindak pelaku dengan blokir dan pidana.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengatakan, OJK sekarang punya kewenangan untuk menyidik dan menindak tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan harapan hukuman pelaku di sektor jasa keuangan dapat lebih maksimal dan mendapat efek jera.

"Untuk mengatasi maraknya pinjaman online ilegal ini OJK bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi melakukan upaya penegakkan hukum, antara lain upaya melakukan blokir kepada lebih dari 3.000 situs pinjaman online ilegal dan juga mempidanakan pelaku pinjol ilegal ini," kata Nurhaida dalam sambutan Dialog Kebangsaan Sesi 2 OJK secara virtual, Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Sebab, berkaca dari beberapa kasus di sektor jasa keuangan yang penyidikannya telah dilakukan oleh OJK, dapat kita lihat bahwa indikasi tindak pidana tersebut sangat berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

"Oleh karena itu OJK senantiasa bertekad untuk menuntaskan tugas hukum pidana ini dengan segala daya upaya termasuk dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan tentunya aparat penegak hukum lain yang ada di negara kita," jelasnya.

Selain membantu pendanaan diluar kredit perbankan, di masa pandemi Covid-19 ini OJK bersama kementerian/lembaga lain tidak kenal lelah bahu-membahu mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, ini sebagai bentuk empati OJK untuk membantu meringankan beban masyarakat.

"Upaya yang telah dilakukan OJK antara lain OJK melakukan relaksasi terhadap kredit pembiayaan, atau pembiayaan yang terdampak pandemi. Upaya OJK melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen, sekaligus pemulihan ekonomi nasional hanya akan dapat berhasil dan secara optimal apabila seluruh insan OJK," kata Nurhaida

Dari sisi pencegahan, OJK juga melakukan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memperkenalkan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan dari pelaku usaha jasa keuangan.

Sehingga OJK berharap masyarakat dapat terlindungi dari kerugian akibat produk dan atau layanan yang ilegal, kalau mereka tidak paham mereka cenderung akan terpengaruh dan sangat tidak mengantisipasi jasa keuangan yang ilegal. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD