Namun kebijakan tersebut, kata Heru masih dalam tahap pembahasan. Sehingga belum diketahui kapan diberlakukan penggunaan sepeda motor listrik tersebut
"Lagi dibahas," katanya.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa para pejabat di wilayah DKI Jakarta telah mendapatkan transportasi. Oleh karena, itu dia menyarankannya agar tunjangan dapat pergunakan untuk membeli kendaraan listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.
(SLF)