AALI
9900
ABBA
402
ABDA
0
ABMM
1460
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2880
ADHI
1020
ADMF
7700
ADMG
198
ADRO
1805
AGAR
340
AGII
1510
AGRO
2000
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
67
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
965
AKRA
4170
AKSI
420
ALDO
1060
ALKA
242
ALMI
246
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.73
1.51%
+7.53
IHSG
6554.43
0.72%
+46.75
LQ45
944.61
1.4%
+13.07
HSI
23695.09
0.15%
+36.17
N225
27778.71
-0.56%
-156.91
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,350
Emas
821,360 / gram

UMK 2022 KBB Direkomendasikan Naik 7 Persen, Apindo: Kalau Disetujui, Perusahaan Kelimpungan

ECONOMICS
Adi Haryanto
Jum'at, 26 November 2021 11:55 WIB
Terkait rekomendasi Pemkab KBB untuk naikkan UMP 2022 sebesar 7%, berikut tanggapan Apindo.
UMK 2022 KBB Direkomendasikan Naik 7 Persen, Apindo: Kalau Disetujui, Perusahaan Kelimpungan (Dok,MNC Media)
UMK 2022 KBB Direkomendasikan Naik 7 Persen, Apindo: Kalau Disetujui, Perusahaan Kelimpungan (Dok,MNC Media)

IDXChannal - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah merekomendasikan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 sebesar Rp227.379,82 atau naik  sekitar 7%  dari UMK tahun 2021 ke Pemprov Jabar. 

Jika rekomendasi ini direstui Pemprov Jabar, maka gaji minimum di KBB tahun 2022 naik menjadi Rp3.475.663,11. Angka kenaikan UMK sebesar 7% itu sesuai dengan aspirasi serikat buruh saat menggelar rapat dewan pengupahan. 

Sehingga bagi kalangan buruh di KBB jika usulan itu disetujui maka akan menjadi angin segar walaupun kenaikannya tidak maksimal hingga 10%. Namun bagi kalangan pengusaha dan perusahaan hal itu dianggap memberatkan mengingat saat ini masih pandemi COVID-19.

"Jelas cukup memberatkan, ketika usulan rekomendasi tersebut disetujui oleh provinsi dan ditetapkan," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) KBB, Joni Tjakralaksana, Jumat (26/11/2021).

Keputusan usulan kenaikan UMK sebesar 7% tersebut, praktis mengesampingkan usulan kalangan pengusaha yang meminta UMK 2022 tidak mengalami kenaikan. Mengacu kepada formulasi skema Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Joni mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengingat penetapan rekomendasi UMK merupakan hak dari pemerintah. Hanya saja jika melihat dari kacamata pengusaha dengan kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi, maka pastinya sangat berat. 

Dia menilai sejumlah perusahaan bakal kena dampak secara langsung apabila usulan UMK 2022 itu ditetapkan. Karena, kenaikan gaji karyawan dianggap memberatkan bagi sejumlah perusahaan yang kondisinya saat ini masih mencoba survive setelah dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun. 

"Apindo gak bisa apa-apa, kami hanya menjalankan peraturan yang sudah diatur oleh pusat yaitu PP No 36 tahun 2021. Bagi sebagian perusahaan ini berat, karena pandemi belum tentu berakhir kapan," tandasnya.  

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD