AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Imbas Keputusan MK, Ketentuan UMP Pakai Beleid yang Mana?

ECONOMICS
Athika Rahma
Kamis, 25 November 2021 19:03 WIB
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi belum mempengaruhi beleid yang mengatur ketentuan UMP pada 2022.
Imbas Keputusan MK, Ketentuan UMP Pakai Beleid yang Mana? (Foto: MNC Media)
Imbas Keputusan MK, Ketentuan UMP Pakai Beleid yang Mana? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum mempengaruhi beleid yang mengatur ketentuan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022.

Untuk itu, pemerintah dan pengusaha masih akan mengacu pada aturan turunan UU Cipta Kerja yang mengatur UMP 2022, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Memang ada klausul, turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta ditunda sampai selesai revisinya. Tapi yang sudah keluar, tetap jalan, termasuk UMP, yang tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

Menurut Haryadi, seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan sebelum adanya perintah revisi ini masih akan berjalan. Kecuali, jika ada peraturan yang belum diterbitkan, maka penerbitannya harus ditunda sampai revisi selesai.

Haryadi juga bilang, revisi UU Cipta Kerja yang diperintahkan oleh MK tidak menyentuh isi atau materi UU, namun hanya berupa hukum formil saja.

Oleh karenanya, dampak revisi UU ini terhadap dunia kerja tidak begitu berpengaruh. "Materinya tidak ada yang dibatalkan. Kalau dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim usaha Indonesia, ini rasanya belum ada dampak serius karena ini hanya diminta untuk direvisi," tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disebutkan, penerbitan aturan strategis baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dilarang sampai revisi ini selesai. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD