AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

Ungkap Ada Jual-Beli Jabatan BUMN, Erick Thohir Disarankan Lapor ke KPK

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Jum'at, 26 November 2021 10:56 WIB
Erick Thohir sebaiknya melaporkan bukti-bukti jual beli jabatan BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Erick Thohir sebaiknya melaporkan bukti-bukti jual beli jabatan BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  (Foto: MNC Media)
Erick Thohir sebaiknya melaporkan bukti-bukti jual beli jabatan BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Praktik jual-beli jabatan diduga terjadi di BUMN. Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis. 

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap praktik jual beli jabatan. Menurut Erick, praktik tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN. Bahkan, harga jabatan untuk Direktur Utama BUMN dipatok di kisaran Rp 25 miliar. Meski demikian, dia enggan menyebut nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, meski praktik jual beli jabatan terjadi sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, seyogyanya Erick melaporkan bukti-bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Jual beli jabatan jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Harusnya Erick tidak hanya blow up di media, tapi berikan bukti ke KPK agar ditelusuri karena ini merugikan BUMN,"ujar Bhima saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, transaksi haram tersebut merugikan keuangan negara karena perusahaan tidak dikelola profesional. Bahkan, bisa membuat kredibilitas BUMN menurun. 

"Jadi kita tunggu saja ada tidak penetapan tersangka nya dalam beberapa minggu kedepan. Tapi disarankan bukan hanya soal jual beli jabatan yang bermasalah saja yang diusut tuntas. Masalah relawan politik masuk ke BUMN juga menjadi hambatan utama tata kelola BUMN. Rekrutmen pegawai di entry level-nya bagus, eh direksi dan komisarisnya tidak punya profesionalitas, ya sama saja," tutur Bhima. 

Kabar jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN disampaikan langsung Erick Thohir. Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis, mencapai Rp25 miliar untuk jabatan direktur utama. 

Erick menegaskan, transaksi tersebut terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Namun, Erick enggan mengungkap nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual-beli tersebut.

Pengakuan tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

Erick menilai, jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan dewan direksi dan komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD