AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Usai PKPU, Kapan PMN Garuda (GIAA) Rp7,5 Triliun Bakal Cair?

ECONOMICS
Michelle Natalia
Senin, 27 Juni 2022 16:18 WIB
Emiten BUMN penerbangan, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) akan menerima bantuan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun.
Usai PKPU, Kapan PMN Garuda (GIAA) Rp7,5 Triliun Bakal Cair? (Foto: MNC Media)
Usai PKPU, Kapan PMN Garuda (GIAA) Rp7,5 Triliun Bakal Cair? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Emiten BUMN penerbangan, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) akan menerima bantuan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun. Namun, belum jelas kapan dana tersebut akan dicairkan kepada perseroan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengatakan PMN ini akan cair setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima laporan dari Erick. 

"Itu nanti tinggal Menteri BUMN menyampaikan ke Ibu Menteri Sri Mulyani dan tim privatisasi," ujar Rionald di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Dia mengatakan, laporan ini berkaitan dengan menangnya Garuda dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana secara sah, status Garuda tidak lagi jadi pailit.

"Pemerintah sebelumnya menekankan bisa memberikan bantuan kepada Garuda jika dinyatakan tidak pailit seperti hasil putusan pengadilan saat ini. Kalau sudah homologasi artinya kreditur sudah sepakat, kan sebelumnya proses homologasi dan disahkan pengadilan, dan itu langkah maju. Artinya proposal restrukturisasi atau negosiasinya udah firm, jadi kita segera proses," paparnya.

Rionald pun juga menyebut bahwa setelah Erick mengirimkan laporannya, Kemenkeu akan segera membahas dengan Komisi XI DPR RI untuk besaran anggarannya. "Angka akhirnya nanti tergantung pembahasan dengan Komisi XI," tandas Rionald. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD