Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Upaya pemerintah dalam membenahi jalur distribusi LPG 3KG agar lebih tepat sasaran lewat penggunaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai merupakan langkah tepat.
Melalui upaya tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih memastikan bahwa pemberian subsidi melalui produk tersebut dapat benar-benar diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
"Penggunaan KTP dengan single identity number ini bisa menjadi solusi tepat karena kita langsung dapat mengenali pemegangnya," ujar Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Mudrajad Kuncoro, Selasa (30/1/2024).
Dalam hal ini, menurut Mudrajad, urgensi penggunaan KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian LPG 3KG adalah sebagai identifikasi, yaitu untuk mengetahui bahwa pembeli memang merupakan pihak yang berhak menerima subsidi.
"Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu, yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi," tutur Mudrajad.
Mudrajad memastikan bahwa upaya identifikasi tersebut memang penting untuk dilakukan, karena pada akhirnya dapat memperlancar distribusi kepada masyarakat yang memang berhak.
Karenanya, Mudrajad juga mengusulkan bahwa jika diperlukan maka bisa juga dipergunakan kartu identitas lain. Misalnya saja Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain, yang dapat menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi LPG 3KG.
"Jadi memang harus ada cek dan re-check selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP," ungkap Mudrajad.
Selama ini, lanjut Mudrajad, memang sering terjadi bahwa bukan hanya keluarga miskin serta usaha mikro yang menggunakan, namun juga kalangan menengah ke atas.
Padahal, tujuan pemberian subsidi dari pemerintah adalah untuk membantu daya beli bagi kalangan tidak mampu.
"Dalam praktik, banyak juga orang kaya maupun rumah makan juga menggunakan gas tiga kilogram. Ini kan berarti tidak tepat sasaran," papar Mudrajad.
Karena itulah selain penggunaan KTP dan/atau KK, Mudrajad juga meminta agar masyarakat mampu tidak lagi menggunakan LPG 3KG. Alasannya jelas, karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka.
"Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, dengan tidak menggunakan gas tiga kilogram, melainkan yang lima kilogram atau 12 kilogram," urai Mudrajad.
Selain itu, Mudrajad juga mengusulkan agar ke depan, juga dilakukan perluasan pemanfaatan jaringan gas. Melalui sambungan pipa langsung ke rumah-rumah, dia menilai, subsidi gas juga bisa lebih tepat sasaran,
"Solusi lain, kita kan punya PGN. Kenapa tidak disalurkan dengan pipa langsung ke rumah tangga seperti di negara maju? Di beberapa daerah, PGN sudah masuk dengan cara itu dan feasible secara ekonomi," pungkas Mudrajad. (TSA)
