Kurnia Nadya
IDXChannel—Bagaimana cara pemerintah menentukan UMP suatu daerah? Kepala daerah menetapkan upah mininum di daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi.
Adapun dasar penetapan upah minimum harus mencakup kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PP No. 78/2015 tentang pengupahan, KHL adalah standar kebutuhan pekerja lajang dapat hidup layak.
Hidup layak yang dimaksud adalah hidup secara fisik dengan layak selama satu bulan. Jadi perkiraan ‘biaya hidup layak’ yang dipertimbangkan dalam penentuan upah minimum, sebenarnya hanya menghitung kebutuhan seorang lajang, bukan pekerja sudah menikah.
Sehingga, UMP sejatinya tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk pekerja yang sudah menikah, apalagi yang sudah memiliki beberapa anak, dan masih memiliki tanggungan berupa orang tua yang tidak lagi bekerja.
Lalu apa saja yang masuk dalam pertimbangan pemerintah saat menentukan UMP, bagaimana cara pemerintah menentukan UMP suatu daerah? Melansir Mekari Talenta dan sumber lainnya (11/9/2025), berikut penjelasannya.
