Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Serikat buruh mempertanyakan peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi?" kata Presiden KSPI Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Said menegaskan, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dalam pengelolaan dana iuran. Dia pun mengaku tak rela jika uang hasil potongan Tapera itu bakal dikorupsi.
"Korupsi yang terjadi di Asabri, dikorupsi besar-besaran. Taspen? Korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi," ujar Said.
Lebih jauh, Said Iqbal juga menuturkan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan juga potongan upah pekerja.
"Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5 persen potongan upah buruh, 0,5 persen dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?" jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.
"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Seperti dulu waktu BPJS, di luar yang PBI gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.
(YNA)
