Widya Michella
IDXChannel - TNI dan Polri dikecualikan dalam penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tak lagi berdomisili di Jakarta.
Hal ini diungkap oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurut Heru ini dikarenakan profesi tersebut kerapkali berpindah-pindah tempat.
Diketahui penonaktifan akan dilakukan pada 12 April 2024 mendatang.
"Ada pengecualian TNI, Polri itu yang tugasnya berpindah-pindah ya itu tidak terkena di dalam pemandanan dan kedisiplinan data yang kita terapkan,"kata Heru kepada iNews Media Group, Minggu (24/3/2024).
Selain itu, warga yang memiliki properti di Jakarta, namun bekerja di luar wilayah DKI juga tidak dikenakan penonaktifan NIK.
"(Jika) tempat tinggalnya propertinya ada di Jakarta. Kan di sana mungkin dia ngontrak kos kan ya tetap KTP di Jakarta,"ucapnya.
Dia menyebut hal tersebut penting dilakukan mengingat data
kependudukan selalu berubah dan dinamis setiap saat. Lantas Heru mencontohkan bahwa ada warga yang menggunakan KTP namun alamat rt-nya sudah tidak ada penduduk karena di telah menjadi gedung-gedung tinggi.
"Itu kan kita harus rapikan. Kenapa? untuk dirinya sendiri misal mohon maaf terjadi sesuatu kecelakaan kita mau cari orangnya ke mana? pemadanan data itu sangat diperlukan,"ujarnya.
Oleh karena itu, langkah yang pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan pengecekan di lapangan. Lalu dilanjutkan dengan cleansing data jika warga tersebut diketahui sudah tidak menetap di wilayah DKI Jakarta.
"Kita cleanssing dan warga yang memang benar-benar pindah ke daerah dan tentunya sudah tercatat di sana memiliki properti yang di sana Ya Pindah. Mau Tidak mau itu harus dilakukan karena setiap kebijakan pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta sehingga kita bisa menghitung kebutuhan,"tuturnya.
(SAN)
