Dinar Fitra Maghiszha
Meski strategi pengawasan terintegrasi sudah berjalan, Ipunk menyebut masih ada sejumlah kendala teknis di lapangan.
Dari tujuh kapal pengawas yang tersedia di WPP-NRI 711 (Selat Karimata dan Laut Natuna), hanya tiga unit yang mampu menjangkau wilayah Laut Natuna Utara secara optimal.
Tak hanya soal armada, keterbatasan fasilitas pendukung seperti dermaga, mess penampungan awak kapal asing, dan tempat sandar kapal hasil tangkapan disebut turut membatasi operasi.
Untuk itu, Ipunk meminta dukungan tambahan dari Komisi IV DPR RI guna memperkuat infrastruktur dan operasional pengawasan di wilayah perbatasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi upaya KKP dan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan infrastruktur agar pengawasan laut Indonesia semakin kuat.
“Menjaga laut itu butuh semangat, fasilitas, dan tentu saja pendanaan,” kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
