Eka Setiawan/Kontri
IDXChannel – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi digunakan untuk melancarkan pencairan dana proyek.
Sekretaris DPUBMCK Jateng Ali Huda mengatakan, AI diklaim lebih efisien hingga 75 persen dibanding manual.
"Misalnya, dampak keterlambatan pencairan dana proyek bisa ditekan," kata dia, Rabu (24/7/2024).
Dia menambahkan, efisiensi AI dibanding manual ketika terjadi kesalahan penulisan dokumen oleh penyedia jasa (PJ). Jika menggunakan manual, ini perlu tatap muka hingga revisi berulangkali sehingga terjadi keterlambatan proses pencairan anggaran paket kontraktual yang rata-rata memerlukan waktu 21 hari kalender.
"Misalnya, dulu ada PJ dari Cilacap datang bawa banyak dokumen, ternyata ada salah tulis, harus balik lagi untuk revisi. Sekarang tidak perlu, jadi lebih efisien," katanya.
Lebih lanjut Ali mengatakan, Pemanfaatan AI di DPUBMCK Jateng itu dikembangkan pada aplikasi bernama Rampung Bayar. Aplikasi itu dibangun sejak 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, diujicobakan dan saat ini sudah digunakan.
"Melalui aplikasi tersebut juga langsung bisa terdeteksi jika ada pencairan anggaran yang akan atau sudah jatuh tempo," katanya.
"Dari sisi pemerintah daerah sendiri, jika sudah jatuh tempo namun belum dicairkan, maka akan berpengaruh pada proses penyerapan anggaran," lanjut dia.
Aplikasi itu juga dimanfaatkan untuk internal terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas jadi lebih optimal jika pencairan SPPD bisa tepat waktu.
“Penggunaan AI bisa membuat proses pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, data-data seperti data kontrak, jadwal penagihan, serah terima pertama, serah terima akhir, verifikasi dokumen online, penagihan pembayaran, pencairan SPPD, dan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas sudah terangkum di sana,” katanya.
Ali menyebut, digitalisasi sistem keuangan itu juga bisa memangkas sampah bekas dokumen, mendukung green environment, sebab transaksi dilakukan tanpa kertas alias paperless.
"Kita punya 11unit pelaksana teknis (UPT) di Jateng, kalau manual harus bolak balik melakukan perjalanan ke kantor ini. Sekarang verifikasi bisa online, termasuk penyedia jasa bisa mengajukan permohonan bayar secara online," katanya.
Dia menyebut pelayanan penagihan anggaran setiap proyek dari semula 21 hari kini menjadi hanya lima hari kerja. Selain itu AI juga dapat membaca berkas yang diunggah di sistem tersebut secara akurat, lalu mampu menyusun laporan berdasarkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan.
(Nur Ichsan Yuniarto)
