sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Ribuan Buruh Geruduk Istana Hari Ini, Tolak Tapera dan KRIS BPJS

News editor Riyan Rizki Roshali
06/06/2024 07:36 WIB
Ribuan buruh siap menggelar aksi unjuk rasa hari ini (6/6) di depan Istana Negara, Jakarta. Dalam aksi besar-besarannya itu, buruh menolak Program Tapera.
Ribuan Buruh Geruduk Istana Hari Ini, Tolak Tapera dan KRIS BPJS (foto mnc media)
Ribuan Buruh Geruduk Istana Hari Ini, Tolak Tapera dan KRIS BPJS (foto mnc media)

IDXChannel - Ribuan buruh siap menggelar aksi unjuk rasa hari ini (6/6) di depan Istana Negara, Jakarta. Dalam aksi besar-besarannya itu, buruh menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Partai Buruh dan KSPI mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni (hari ini) di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangannya, ditulis Kamis (6/6).

Dia menyebut, selain Tapera, Buruh juga menuntut agar dicabut sejumlah program pemerintah lain, seperti Program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegas Said.

Buruh juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Selain aksi pada Kamis, Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan. 

"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu berat, atau enggak berat," imbuh Jokowi.

(FAY)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement