AALI
9300
ABBA
290
ABDA
0
ABMM
2460
ACES
745
ACST
184
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
298
AGII
2250
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
111
AHAP
100
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
158
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1555
AKRA
1185
AKSI
280
ALDO
730
ALKA
292
ALMI
308
ALTO
192
Market Watch
Last updated : 2022/08/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.69
-0.42%
-2.31
IHSG
7172.43
-0.2%
-14.12
LQ45
1022.99
-0.33%
-3.35
HSI
19773.03
0.05%
+9.12
N225
28930.33
-0.04%
-11.81
NYSE
0.00
-100%
-15734.11
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,820
Emas
835,878 / gram

BPJPH Wajibkan MUI dan LPH Integrasikan Sertifikasi Halal

SYARIAH
Widya Michella
Sabtu, 06 Agustus 2022 10:47 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan Lembaga Pemeriksa Halal mengintegrasikan sertifikasi halal.
BPJPH Wajibkan MUI dan LPH Integrasikan Sertifikasi Halal. (Foto: MNC Media)
BPJPH Wajibkan MUI dan LPH Integrasikan Sertifikasi Halal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI, LPH PT Sucofindo, LPH Surveyor Indonesia dan lainnya untuk mengintegrasikan sistem registrasi sertifikasi halal ke dalam  Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan integrasi sistem ini diharapkan seluruh LPH telah melakukan layanan secara daring (online).

“BPJPH pada bulan Desember 2021 sudah menutup pendaftaran konvensional, kami mencoba untuk menanggalkan budaya-budaya birokrat dengan menanamkan budaya kerja korporasi yang terukur, transparan dan professional,” kata Aqil dikutip dalam laman resmi Kemenag, Sabtu (6/8/2022).

“Maka dari itu, jika masih ada LPH yang melakukan pelayanan secara offline dan tidak terintegrasi dengan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) saya tidak akan menandatangani proses sertifikasi halal-nya," ujarnya.

Pada Seminar Penguatan Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di UIN Raden Intan, Lampung beberapa waktu lalu, Irham menyampaikan saat ini sudah ada 11 LPH di Indonesia.

Untuk memudahkan pelayanan sertifikasi halal, maka menurut Aqil penting dilakukan integrasi sistem antara LPH dan BPJPH. Ia juga menekankan pentingnya peran LPH maupun LPPPH dalam siklus ekosistem halal. 

Saat ini, UIN Raden Intan Lampung tercantum sebagai salah satu  LPPPH dan sedang mengajukan sebagai LPH. Aqil berharap proses pengajuan LPH UIN Lampung dapat berjalan lancar sehingga dapat segera beroperasi dan melayani masyarakat di Lampung. 

“LPH dan LPPPH memiliki peran yang sangat vital dalam berjalannya proses sertifikasi halal baik skema regular juga self declare, dengan adanya 11 LPH yang beroperasi dan sebagai unit bisnis tentunya masyarakat nantinya yang memperoleh keuntungan, dengan adanya kemudahan layanan serta transparansi yang selama ini masyarakat pertanyakan,” tutur Aqil.

Adapun 11 LPH yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia, sebagai berikut: 

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI)

2. LPH PT Sucofindo 

3. LPH PT Surveyor Indonesia

4. LPH Hidayatullah, di Provinsi DKI Jakarta

5. LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat

6. LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau

7. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur

8. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan

9. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat

10. LPH Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, di Provinsi DKI Jakarta

11. LPH Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah, di Provinsi DKI Jakarta

(TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD