AALI
9775
ABBA
290
ABDA
7475
ABMM
1385
ACES
1350
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3510
ADHI
820
ADMF
7550
ADMG
195
ADRO
2250
AGAR
362
AGII
1440
AGRO
1365
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
178
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
0
AKRA
790
AKSI
815
ALDO
1410
ALKA
334
ALMI
298
ALTO
254
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.71
-0.56%
-2.85
IHSG
6604.45
-0.15%
-9.61
LQ45
940.01
-0.51%
-4.81
HSI
24064.06
-0.2%
-48.72
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
16950.91
-1.56%
-268.15
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,548 / gram

Ini Hukum Zakat Saham Perusahaan Hasil dari Ijtima Ulama

SYARIAH
Putranegara/Kontri
Jum'at, 12 November 2021 09:38 WIB
Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melahirkan sejumlah poin-poin aturan, salah satunya soal hukum zakat perusahaan maupun saham.
Ini Hukum Zakat Saham Perusahaan Hasil dari Ijtima Ulama. (Foto: MNC Media)
Ini Hukum Zakat Saham Perusahaan Hasil dari Ijtima Ulama. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melahirkan sejumlah poin-poin aturan, salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah soal hukum zakat perusahaan maupun saham.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, pertama soal hukum penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan. Adapun ketentuan hukumnya, kata Asrorun, pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (‘ala al faur) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.  

"Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al Qardh Al Hasan hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas," kata Asrorun, Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Adapun ketentuannya sebagai berikut, penerima dana zakat termasuk mustahik zakat, dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat dengan mengetahui kondisi mustahiq.

Lalu, penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima, apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.
 
"Rekomendasi untuk mengeliminisasi kegagalan program, maka Lembaga amil zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan," ujar Asrorun.

Kemudian, zakat perusahaan, yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain, aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain, kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.

Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut, telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah, terpenuhi nishab, kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya, ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan (‘urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru’ wa al-tsimar), peternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (ma’dan).

"Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (/توزيع الأرباحdividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya," ucap Asrorun.

Selanjutnya, ketentuan hukum zakat saham. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan, pemilik saham orang Islam, dimiliki dengan kepemilikian yang sempurna, telah mencapai nishab, telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun), persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz). (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD