Kemenag: Kuota Haji Khusus RI 2022 8 Persen

IDXChannel - Dirjen PHU Kemenag RI, Hilman Latief memastikan haji khusus 1443H/2022M mendapatkan kuota sebesar 8%. Karena berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2019  haji khusus diberikan porsi sebesar 8% sehingga dia menegaskan berapapun kuotanya, akan ada alokasi untuk jamaah haji khusus.

Hal ini disampaikan Hilman pada Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1443 H/2022 M di Depok, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga:

15.466 Jamaah Bayar Haji Khusus, Kemenag: Tak Semua Bisa Berangkat

"Kita masih menunggu berapa kuota haji yang akan diberikan kepada Indonesia. Kuota haji nantinya sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 akan terdiri dari 92% haji reguler dan 8% haji khusus,"kata Hilman dikutip dalam keterangan resminya,Rabu,(13/04/2022).

Hilman melaporkan berdasarkan data pelunasan haji khusus tahun 2020, terdapat 15.466 jemaah yang telah melakukan pelunasan Bipih Khusus tahun 2020. Meski sudah lunas, dirinya mengingatkan bahwa jamaah haji khusus belum tentu semua otomatis berangkat tahun ini karena  penyelenggaraan haji 2022 masih dalam situasi pandemi. 

Baca Juga:

Pengumuman! Biaya Haji Bakal Diumumkan Malam Ini

"Jika kuota yang diberikan kepada Indonesia tidak dalam jumlah normal (100%), maka ada potensi banyak jemaah lunas yang belum dapat diberangkatkan,"kata dia.

Pada kesempatan itu, Hilman juga meminta kepada jajarannya di Direktorat Bina UHK untuk melakukan sejumlah persiapan, yaitu: 

Baca Juga:

15.466 Calon Haji Sudah Lunasi Bipih Khusus 2020, Kemenag: Belum Tentu Otomatis Berangkat

a) Rekonsiliasi data jamaah haji khusus yang lunas dan siap berangkat; 

b) Mendata jamaah haji khusus di bawah usia 65 tahun yang siap berangkat; 

c) Memastikan bahwa jamaah haji khusus yang siap berangkat, telah divaksinasi covid-19 dosis lengkap; dan 

d) Menyusun regulasi konfirmasi pelunasan Bipih Khusus dan pengisian kuota haji khusus.

"Bina UHK juga harus membuat simulasikan skenario pemberangkatan jemaah haji khusus, menyangkut konsorsium PIHK, petugas PIHK, dan pengurusan kontrak layanan Arab Saudi,”tutur Hilman.

Lalu terkait pengisian kuota haji khusus, Hilman meminta agar dibuat pedoman yang jelas dan tegas. Dia meminta jangan sampai ada jemaah yang “terzalimi” gara-gara terlompati nomor porsinya.

“Acuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah jelas, prinsip “first come first serve” tidak dapat ditawar lagi, karena mereka sudah melunasi Bipih, mengantri, dan tertunda berangkat selama 2 tahun,” tuturnya. 

“Jika ada yang tidak dapat berangkat karena kendala persyaratan, maka digantikan oleh nomor porsi secara urutan yang ada di bawahnya,”kata dia.