AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20116.20
-0.27%
-55.07
N225
26604.84
-0.27%
-72.96
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Tak Sampai 8 Persen, Asosiasi Travel Minta Kemenag Revisi Kuota Haji Khusus RI 2022 

SYARIAH
Widya Michella
Minggu, 01 Mei 2022 07:21 WIB
SATHU meminta kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merevisi kuota jamaah haji khusus 2022 yang tidak mencapai 8%.
Tak Sampai 8 Persen, Asosiasi Travel Minta Kemenag Revisi Kuota Haji Khusus RI 2022  (Dok.MNC)
Tak Sampai 8 Persen, Asosiasi Travel Minta Kemenag Revisi Kuota Haji Khusus RI 2022  (Dok.MNC)

IDXChannel - Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Umrah dan Haji (SATHU), meminta kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merevisi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 405 tahun 2022. Terutama dalam pembagian kuota haji khusus yang tidak mencapai 8% sesuai dengan Undang-Undang Haji No.8 tahun 2019. 

Diketahui KMA No.405 tahun 2022 ini menyatakan bahwa kuota haji Indonesia sebesar 100.051 orang terdiri atas   92.725 orang untuk kuota haji reguler atau sekitar 92,67 persen. Serta  7.226 orang atau sekitar 7,3 persen untuk kuota haji khusus. 

Maka dari itu, Fuad Hasan Masyhur, Ketua Dewan Pembina SATHU memohon agar Kemenag dapat merevisi KMA no 405 khususnya pada penetapan alokasi Haji Khusus menjadi 8% dari kuota haji Indonesia atau sebesar 8.004 kuota.

"Penetapan ini jelas-jelas melanggar UU no 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang memerintahkan alokasi kuota bagi Haji Khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia,"kata Fuad dikutip dalam keterangan resminya, Minggu,(1/05/2022).

SATHU pun juga telah mengirimkan surat bernomor nomor 026/SATHU/0422 perihal KMA yang melanggar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tertanggal 29 April 2022. Selain kepada Menag, surat itu juga ditembuskan kepada Mensesneg, Menkumham, DPR RI dan DPD RI serta Ombudsman.

"Revisi dan Penyelarasan KMA nomor 405 Tahun 2022 akan menunjukan sikap teladan penyelenggara pemerintahan dalam mematuhi hukum negara dan maupun hukum syariat Islam yang berbuat zalim, mengambil hak pihak lain dan berbuat tidak adil,"ujarnya. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD