AALI
9775
ABBA
390
ABDA
0
ABMM
1455
ACES
1255
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2830
ADHI
1005
ADMF
7675
ADMG
195
ADRO
1795
AGAR
340
AGII
1490
AGRO
1970
AGRO-R
0
AGRS
173
AHAP
66
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
900
AKRA
4100
AKSI
418
ALDO
1070
ALKA
244
ALMI
248
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
499.37
0.23%
+1.17
IHSG
6490.98
-0.26%
-16.69
LQ45
932.86
0.14%
+1.32
HSI
23714.81
0.24%
+55.89
N225
27818.84
-0.42%
-116.78
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,350
Emas
821,641 / gram

Anggaran 2020 Defisit, Pemkab PALI Pangkas Tenaga Honorer

ECONOMIA
Selasa, 16 Februari 2021 18:15 WIB
Akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) harus mengalami defisit anggaran, sehingga menyebabkan gagal bayar.
Anggaran 2020 Defisit, Pemkab PALI Pangkas Tenaga Honorer. (Foto: MNC Media)
Anggaran 2020 Defisit, Pemkab PALI Pangkas Tenaga Honorer. (Foto: MNC Media)

IDX Channel - Akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) harus mengalami defisit anggaran, sehingga menyebabkan gagal bayar. Untuk menyiasatinya, Pemkab akan melakukan rasionalisasi pada anggaran belanja 2021.

Perihal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PALI kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Surat Edaran Nomor 900/14/III/BPKAD/2021, tanggal 11 Februari 2021.

"Surat tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tanggal 8 Februari 2021, Nomor SE-2/PK/2021, tentang Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2021 untuk penangan Covid 19," tulis Surat Edaran itu.

Oleh karena itu, para kepala OPD diminta untuk melakukan rasionalisasi belanja pada perangkat daerah masing masing. Adapun rinciannya yakni pengurangan uang makan PNS sebesar 100%, pengurangan gaji non PNS 50% termasuk Tenaga Sukalela (Tks) yang honornya hanya Rp 800.000 perbulan hanya di bayar Rp 400.000 perbulan dan pengurangan belanja perangkat daerah 20%.

"Sehubungan hal tersebut, rasionalisasi belanja dimaksud agar disampaikan pada BPKAD paling lambat 17 Februari 2021 ini," tulis Surat Edaran yang ditanda tangani Sekda, Syahron Nazil,SH., Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Sementara itu, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H Asri Ag, mengatakan Pihaknya Mendukung Keputusan pemerinta PALI, dan berharap anggaran yang di rasionalisasi Oleh di priyolitaskan untuk membayar hutang di sektor Pelayanan, dan semoga permasalahan ini segera teratasi. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD