AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

40 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka di Kasus Proyek Fiktif Anak Usaha Peruri

ECONOMICS
Erfan Maruf
Jum'at, 26 November 2021 18:51 WIB
Sebanyak 40 orang sudah diperiksa dalam kasus dugaan proyek fiktif di anak usaha Perum Percerakan Uang Negeri, PT Peruri Digital Security (PDS).
40 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka di Kasus Proyek Fiktif Anak Usaha Peruri. (Foto: MNC Media)
40 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka di Kasus Proyek Fiktif Anak Usaha Peruri. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sebanyak 40 orang sudah diperiksa dalam kasus dugaan proyek fiktif di anak usaha Perum Percerakan Uang Negeri, PT Peruri Digital Security (PDS). Meski demikian, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, polisi sudah menyita uang sebesar Rp8,9 milliar. Semua orang yang diduga terkait dengan proyek tersebut masih menjalanu pemeriksaan intensif.

"Dalam kasus ini kami belum menetapkan tersangka dan masih dalam penyidikan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, di Polda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021). 

Ke-40 orang tersebut masih diperiksa sebagai saksi. Penelusuran dilakukan jika untuk mengetahui siapa yang menikmati uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"40 Orang tersebut juga termasuk pimpinan perusahaan," jelasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan kronologis terungkap kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2018 di PT PDS yang melaksanakan pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service dengan nilai Rp. 13.175.586.047.

Anggaran tersebut bersumber dari kas operaasional perusahaan PT PDS. Secara administratif proyek dokumennya telah dilengkapi, namun tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang/jasanya yang diduga melanggar SOP.

Sementara barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran.

"Barang hasil pekerjaan gak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran ini berdampak pada kerugian," kata Zulpan.

Atas perbuatannya, Pasal yang bakal disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," pungkas Zulpan. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD