AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Diduga Hasil Proyek Fiktif, Ini Penampakan Duit Rp8,9 M dari Anak Usaha Peruri

ECONOMICS
Erfan Maruf
Jum'at, 26 November 2021 18:18 WIB
Aparat kepolisian menyita uang Rp8.959.906.039 miliar yang diduga merupakan hasil proyek fiktif yang terjadi di anak usaha Perum Percetakan Uang Republik.
Diduga Hasil Proyek Fiktif, Ini Penampakan Duit Rp8,9 M dari Anak Usaha Peruri. (Foto: MNC Media)
Diduga Hasil Proyek Fiktif, Ini Penampakan Duit Rp8,9 M dari Anak Usaha Peruri. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Aparat kepolisian menyita uang Rp8.959.906.039 miliar yang diduga merupakan hasil proyek fiktif yang terjadi di anak usaha Perum Percetakan Uang Republik (Peruri), yakni PT Peruri Digital Security (PT PDS).

Uang hasil sitaan tersebiut digunakan barang bukti hasil rampasan dugaan tindak pidana korupsi. Uang rampasan tersebut ditumpuk di atas meja konferensi pers dengan pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Uang tersebut diikat dan dibungkus menggunakan plastik yang ditata rapih.

"Di hadapan kita uang sitaan sebesar Rp8.959.906.039," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Erfan Zulfan, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021).

Barang bukti tumpukan uang tersebut belum semua dari uang yang telah dibayarkan sebesar Rp10.204.792.327 dari nilai total Rp13.175.586.046. Pembayaran itu dilakukan secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp548.92.752.

"Akibat kegiatan tindak pidana korupsi ini, negara dirugikan sekitar Rp10 miliar," tambahnya.

Selain sejumlah uang penyidik juga menyita sejumlah dokumen seperti dokumen kontrak, serah terima barang, uji terima barang, dan dokumen pembayaran. Dalam perkara ini penyidik tengah memeriksa 40 orang saksi termasuk para petinggi perusahaan PT BDS. 

"Jadi terkait dengan jumlah tersangka saat ini diperiksa intensif 40 orang.
Dari 40 ini statusnya bisa meningkat karena dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi tapi akan kami sampaikan kemudian," jelasnya. 

Kronologis terungkap kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2018 di PT PDS yang melaksanakan pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service dengan nilai Rp13.175.586.047. Anggaran tersebut bersumber dari kas operaasional perusahaan PT PDS.

Secara administratif proyek dokumennya telah dilengkapi, namun tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang/jasanya yang diduga melanggar SOP. Sementara barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran.

"Barang hasil pekerjaan gak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran ini berdampak pada kerugian," jelas Zulpan.

Atas perbuatannya, Pasal yang bakal disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," pungkas Zulpan. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD