Michelle Natalia
IDXChannel - Pemerintah akan mengguyur insentif atas pembelian rumah/properti baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menanggung PPN ini untuk menghabiskan stok yang tersisa.
"Harapannya ini bisa mendorong penguatan sektor perumahan atau properti," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Oktober 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menjamin, pemberlakuan kebijakan ini tidak akan menghilangkan potensi pendapatan PPN properti.
"Ini dibayar pemerintah (DTP) itu berarti PPN-nya tetap nerima tetapi pemerintah yang bayar, ibarat dari kantong kiri (Direktorat Jenderal Anggaran) pindah ke kantong kanan (Direktorat Jenderal Pajak)," tegasnya.
Menkeu berharap, pemberian insentif ini bisa mendongkrak penjualan properti perumahan di tengah tekanan ketidakpastian global. Masyarakat pun juga bisa membeli rumah dengan harga yang menjadi lebih terjangkau.
"Ini nanti dampak positifnya diharapkan bisa dirasakan oleh para pelaku usaha di sektor properti perumahan, dan semoga di semester II 2024 nanti kondisi dunia bisa menjadi lebih tenang, ekonominya lebih resilient, jadi bisa tapering," ucap Sri.
Adapun insentif ini akan diberikan selama 14 bulan. Ini dimulai dari November 2023 hingga Juni 2024 dengan insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 100%.
Untuk penyerahan rumah masa pajak Juli hingga Desember 2023, insentif PPN DTP akan diberikan pemerintah sebesar 50%.
Adapun kebutuhan anggaran atas kebijakan insentif ini mencapai Rp3,2 triliun, terdiri dari Rp600 miliar 2023 dan Rp2,6 triliun pada 2024.
(DES)
