Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Pemerintah membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Dalam program ini, pemerintah menyiapkan plafon pembiayaan hingga Rp10 triliun bagi para pegiat ekraf yang membutuhkan akses permodalan.
KUR Ekraf merupakan skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Melalui skema ini, Kekayaan Intelektual (KI) seperti merek, hak cipta, hingga paten dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan, khususnya untuk pembiayaan dalam nominal tertentu.
Program KUR Ekraf mencakup 17 subsektor ekonomi kreatif, di antaranya kuliner, fesyen, kriya, desain produk, film, fotografi, aplikasi, seni rupa, desain interior, pengembangan permainan (game development), arsitektur, musik, seni pertunjukan, penerbitan, desain komunikasi visual, serta televisi dan radio.
Fasilitas pembiayaan ini dapat diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk kelompok usaha seperti kelompok tani atau nelayan dan gabungan kelompoknya. Syarat lainnya, usaha memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, menjalankan usaha produktif dan layak dibiayai, serta bukan merupakan ASN, TNI, atau Polri aktif.
Selain itu, pelaku ekonomi kreatif yang ingin mengajukan pembiayaan di kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta dapat menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai agunan tambahan.
Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakses KUR Ekraf antara lain memiliki usaha yang produktif dan layak dibiayai, usaha telah berjalan minimal sekitar enam bulan (kecuali untuk KUR Super Mikro), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
Calon penerima juga tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan komersial dari lembaga keuangan lain serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(Shifa Nurhaliza Putri)
