Pemerintah Indonesia sendiri menilai QRIS dan GPN sebagai langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Kedua sistem ini memungkinkan integrasi dan efisiensi transaksi digital di Indonesia.
Di sisi lain, Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan dengan AS juga menyentuh sejumlah kebijakan ekonomi dan sektor strategis lainnya.
“Terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan,” katanya.
Menurut Airlangga, Indonesia juga meminta AS untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, energi, mineral strategis, hingga pertahanan dan pendidikan.
“Indonesia juga minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerja sama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan, dan sektor pertahanan ataupun defense,” tutur Airlangga.