AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

BPOM Berupaya Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Astrazeneca

ECONOMICS
Leonardus/Okezone
Jum'at, 19 Februari 2021 12:38 WIB
Penny menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah dan BPOM masih berupaya mengumpulkan data lain yang diperlukan.
BPOM Berupaya Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Astrazeneca (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia telah melakukan negoisasi varian lain vaksin Covid-19 yang akan didatangkan ke Indonesia yakni AstaZeneca. Vaksin buatan Inggris tersebut, dikabarkan sudah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari World Health Organization (WHO). 

Tentunya rencana kedatangan vaksin AstraZeneca ke Indonesia menjadi angin segar bagi masyarakat. Lantas, bagaimana dengan izin penggunaan vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Tanah Air? 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny K Lukito mengatakan, kedatangan vaksin buatan AstraZeneca ke Tanah Air melewati dua jalur. Yakni melalui Covax secara multilateral dan jalur bilateral. 

“Insyaallah dalam waktu dekat sedang berproses bersama Kementerian Kesehatan dan badan lainnya, untuk bisa masuk segera vaksin AstraZeneca yang multilateral,” kata Penny dalam Konferensi Pers Penelitian RECOVERY di Jakarta, Jumat (19/2/2021). 

Penny menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah dan BPOM masih berupaya mengumpulkan data lain yang diperlukan. Data-data tersebut, digunakan untuk mengeluarkan EUA terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca di Tanah Air. 

“Tahapan sekarang adalah EUA. Listingnya sudah keluar dari WHO, tapi tetap membutuhkan EUA dari otoritas badan masing-masing. Dalam hal ini BPOM sedang berproses,” ucapnya. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD