AALI
11250
ABBA
74
ABDA
6500
ABMM
750
ACES
1525
ACST
380
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1385
ADMF
8525
ADMG
177
ADRO
1180
AGAR
412
AGII
1360
AGRO
1355
AGRO-R
0
AGRS
358
AHAP
62
AIMS
138
AIMS-W
0
AISA
310
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3370
AKSI
735
ALDO
450
ALKA
232
ALMI
262
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/02/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
503.52
-0.74%
-3.78
IHSG
6241.80
-0.76%
-47.85
LQ45
944.75
-0.82%
-7.79
HSI
28980.21
-3.64%
-1093.96
N225
28966.01
-3.99%
-1202.26
NYSE
0.00
-100%
-15539.42
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,262
Emas
808,747 / gram

BPOM Berupaya Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Astrazeneca

ECONOMICS
Leonardus/Okezone
Jum'at, 19 Februari 2021 12:38 WIB
Penny menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah dan BPOM masih berupaya mengumpulkan data lain yang diperlukan.
BPOM Berupaya Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Astrazeneca (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia telah melakukan negoisasi varian lain vaksin Covid-19 yang akan didatangkan ke Indonesia yakni AstaZeneca. Vaksin buatan Inggris tersebut, dikabarkan sudah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari World Health Organization (WHO). 

Tentunya rencana kedatangan vaksin AstraZeneca ke Indonesia menjadi angin segar bagi masyarakat. Lantas, bagaimana dengan izin penggunaan vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Tanah Air? 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny K Lukito mengatakan, kedatangan vaksin buatan AstraZeneca ke Tanah Air melewati dua jalur. Yakni melalui Covax secara multilateral dan jalur bilateral. 

“Insyaallah dalam waktu dekat sedang berproses bersama Kementerian Kesehatan dan badan lainnya, untuk bisa masuk segera vaksin AstraZeneca yang multilateral,” kata Penny dalam Konferensi Pers Penelitian RECOVERY di Jakarta, Jumat (19/2/2021). 

Penny menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah dan BPOM masih berupaya mengumpulkan data lain yang diperlukan. Data-data tersebut, digunakan untuk mengeluarkan EUA terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca di Tanah Air. 

“Tahapan sekarang adalah EUA. Listingnya sudah keluar dari WHO, tapi tetap membutuhkan EUA dari otoritas badan masing-masing. Dalam hal ini BPOM sedang berproses,” ucapnya. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD