AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Buruh Minta Kenaikan UMP Direvisi, Berapa Idealnya Upah Minimum? Ini Penjelasannya

ECONOMICS
Athika Rahma
Jum'at, 19 November 2021 20:03 WIB
KSPSI menolak tegas kenaikan UMP 2022 versi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar 1,09 persen.
Demo buruh (Ilustrasi)
Demo buruh (Ilustrasi)

IDXChannel - Konferederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak tegas kenaikan UMP 2022 versi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar 1,09 persen. Menurutnya, angka tersebut terlalu kecil dan merugikan buruh. 

Lantas, berapa angka ideal untuk kenaikan UMP 2022? Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebutkan, untuk mendapatkan angka ideal kenaikan UMP 2022, seluruh pihak harus berunding dan melihat dari beberapa faktor. 

"Kalau itung itungan, kita adu otot, adu urat, ada yang bilang 10 persen, 5-7 persen, 4 persen. Lebih baik duduk bersama pemerintah, ajak APINDO, kita saling berikan argumentasi dan dasar-dasarnya yang kuat," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/11/2021). 

Menurutnya, idealnya pengaturan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bukan pada PP No. 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. 

"Hal ini karena KSPSI dan seluruh teman-teman serikat pekerja mengajukan judicial review (terhadap UU Cipta Kerja), artinya turunannya, menurut hukum kami, belum berlaku karena masih dalam posisi digugat," katanya. 

Lebih lanjut, pihaknya masih menganggap perhitungan upah minimum seharusnya didasarkan pada survey Standar Kebutuhan Hidup Layak (SKHL) yang berisi 60 item kebutuhan pekerja. Semuanya harus dipenuhi, baru bisa upah minimum itu disebut adil. 

Meski demikian, jika memang pengusaha merasa keberatan terhadap pengupahan yang diminta, serikat pekerja juga tidak ragu untuk melakukan diskusi bersama melalui perundingan bipartit. 

"Tapi kami dengan tegas menolak untuk perhitungan upah minimum 2022 ini, karena jelas-jelas beberapa provinsi tidak naik. Kita juga bingung, semua bingung, 1,09 persen itu perhitungan dari mana," pungkas Andi. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD