"Mereka itu enggak paham soal ini. Usulan (impor KRL) itu sudah lama kenapa baru dibahas sekarang. Itu karena enggak ada cuannya, berbeda dengan urusan kendaraan listrik," katanya.
Terkait dengan hasil review dari BPKP yang menyatakan jumlah armada KRL yang ada saat ini masih dapat memenuhi okupansi dari penumpang KRL, Djoko mengatakan, pemerintah tidak cermat dalam melihat situasi di lapangan.
"Dia tidak cermat melihat okupansi, harusnya dia lihat jam berapa sibuk dan tidak sibuk, ditambah saat ini rangkaian KRL kebanyakan delapan rangkaian (gerbong)," katanya.
Untuk diketahui, hasil audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas Jepang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah keluar. Dari hasil review tersebut dinyatakan tidak direkomendasikan untuk dilakukan impor KRL bekas dari Jepang.