AALI
8125
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1310
ACES
1320
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2500
ADHI
730
ADMF
7750
ADMG
240
ADRO
1280
AGAR
400
AGII
1690
AGRO
2630
AGRO-R
0
AGRS
232
AHAP
58
AIMS
426
AIMS-W
0
AISA
222
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
615
AKRA
3510
AKSI
448
ALDO
635
ALKA
234
ALMI
232
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/07/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
449.34
-0.4%
-1.83
IHSG
6106.39
0.08%
+4.70
LQ45
841.82
-0.46%
-3.89
HSI
26192.32
-4.14%
-1129.66
N225
27833.29
1.04%
+285.29
NYSE
16552.38
0.59%
+96.48
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
841,757 / gram

Jangan Nekat! Mulai Besok Pelanggar Prokes di Bekasi Kena Sanksi Tipiring

ECONOMICS
Sindo Dul
Kamis, 22 Juli 2021 16:01 WIB
Pemerintah Kabupaten Bekasi akan lebih tegas dalam memberikan tindakan kepada pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya mulai besok (23/7).
Jangan Nekat! Mulai Besok Pelanggar Prokes di Bekasi Kena Sanksi Tipiring (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Kabupaten Bekasi akan lebih tegas dalam memberikan tindakan kepada pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya mulai besok. Keputusan itu setelah pemerintah setempat menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Level 4 hingga 25 Juli mendatang.

Mulai besok baik masyarakat, pelaku usaha ataupun perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi tipiring atau tindak pindana ringan.

”Sanksi tipiring itu berupa penjara paling lama tiga bulan dan atau denda paling sedikit Rp 500 ribu, paling banyak Rp 50 juta,” kata Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Dodo Hendra Rosika, Kamis (22/7).

Untuk itu, kata dia, petugas gabungan antara pemerintah, kepolisian dan TNI bakal meningkatkan kegiatan operasi yustisi serta inspeksi mendadak atau sidak pada sektor non esensial dan kritikal dimasa perpanjangan PPKM level 4 ini.”Kita akan menitikberatkan pada penindakan tegas terukur tetapi tetap humanis,” ucapnya.

Adapun aturan yang diterapkan itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021. Dimana pada aturan itu diterapkan sanksi penjara maksimal tiga bulan hingga denda minimal Rp 500 dan maksimal Rp 50 juta, sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Harapanya, jangan sampai ditemukan ada pelanggaran dan masyarakat patuh dengan aturan pemerintah.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Windhy Mauly, menyatakan dalam penindakan tipiring itu, pihaknya melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan hingga Pengadalian. Pihaknya juga akan memaksimalkan lagi jumlah personel untuk melakukan sidak ke beberapa tempat yang berpotensi melanggar prokes dan PPKM Darurat.

 ”Untuk PPKM level 4 secara aturan tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat. Tapi kemarin kita hanya berikan edukasi, teguran dan surat pernyataan mulai besok sudah akan kita berikan sanksi tipiring,” ungkapnya. Sebelumnya petugas lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif humanis berupa sosialisasi, dan edukasi. 

Sejak penerapan PPKM darurat sekak 3 hingga 20 Juli, sudah ada 33 tempat usaha yang disegel. Tempat usaha itu mulai dari rumah makan, tempat futsal, fitnes, dan lainnya. Sementara untuk perusahaan ada dua yang disegel, karena tidak memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).  

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD