AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24965.55
0.05%
+13.20
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
0.00
-100%
-16818.98
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Jokowi Tutup Pintu Investasi Miras, Ini Tanggapan MUI

ECONOMICS
Fahreza Rizky
Selasa, 08 Juni 2021 09:30 WIB
Presiden Jokowi telah final menutup pintu investasi bagi penanaman modal atau investasi minuman keras /minuman beralkohol di Indonesia.
Jokowi Tutup Pintu Investasi Miras, Ini Tanggapan MUI (FOTO: MNC  Media)
Jokowi Tutup Pintu Investasi Miras, Ini Tanggapan MUI (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah final menutup pintu investasi bagi penanaman modal atau investasi minuman keras /minuman beralkohol di Indonesia. Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"MUI tentu saja harus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang secara resmi telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi di bidang minuman keras (miras) lewat peraturan presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2021 yang mengubah Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang Usaha Penanaman Modal," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Selasa (8/6/2021).

MUI menilai tertutupnya investasi untuk industri miras sangat sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi di mana tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya baik menyangkut agama dan keyakinannya serta kesehatan, ekonomi dan moral bangsanya. 

"Tetapi karena di dalam peraturan ini perdagangan minol masih masuk kategori terbuka tetapi dengan izin khusus maka MUI meminta kepada pemerintah untuk betul-betul bisa mengatur perdagangan dan peredarannya secara ketat," tegas Anwar.

Anwar berujar, mengonsumsi miras lebih besar mafsadat atau dampak buruknya dari pada maslahat dan atau manfaatnya. Itu bisa dilihat dari sisi manapun, baik perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Itu sangat disadari betul oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di mana maksud dia untuk memajukan daerahnya benar-benar sangat terkendala oleh kebiasaan minum-minuman keras dari rakyatnya karena yang namanya minuman keras tersebut menurut beliau berkorelasi kuat dengan produktifitas, kesehatan dan kematian," terangnya.

"Apalagi bila dikaitkan dengan ajaran agama Islam yang penganutnya terbesar di negeri ini hal ini jelas-jelas adalah haram hukumnya jadi harus benar-benar bisa dijauhi dan dihindari," tambah Anwar.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Isi Perpres 49/2021 ini menjelaskan bahwa beberapa ketentuan Perpres 10/2021 diubah. Salah satunya tentang penanaman modal (investasi) untuk bidang minuman keras mengandung alkohol (miras/minol).

Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021, disebutkan bahwa industri minuman keras mengandung alkohol masuk kategori bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau investasi.

"Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031)," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021.

Aturan tentang miras atau minol juga tercantum dalam Pasal 6 Perpres 49/2021 yang merevisi sejumlah ketentuan pada Pasal 6 Perpres 10/2021. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres 49/2021, yakni penanaman modal untuk miras atau minol dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

"Persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," demikian isi Pasal 6 Ayat (1) huruf d Perpres 49/2021. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD