Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani memaparkan ulasan terkait polemik peningkatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
Dalam konferensi pers yang berlangsung hari ini, Selasa (7/9/2021), APindo mengusulkan kepada pemerintah agar segera menerbitkan Perppu Moratorium UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta melakukan amandemen/revisi tersebut.
APindo berpendapat bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan, dikarenakan dapat mengganggu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh asosiasi dunia usaha.
“Pengajuan PKPU dan kepailitan ini sudah pada taraf yang sudah tidak dalam kondisi untuk menyehatkan perusahaan. Tetapi justru untuk berujung kepada kepailitan. Padahal maksud dan tujuan dari PKPU ini untuk memberikan hak kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka menyehatkan perusahaannya,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan format dari PKPU yang seharusnya adalah format dari debitur untuk mengajukan PKPU, tetapi yang terjadi justru 95 persen dipakai oleh kreditur.
