AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

Kerap Merugikan, Ini Empat Saran OJK Agar Tak Terjebak Pinjol

ECONOMICS
Muhammad Yan Yusuf
Rabu, 15 September 2021 17:44 WIB
Sebelum menggunakan pinjaman online, masyarakat wajib memperhatikan empat hal.
Sebelum menggunakan pinjaman online, masyarakat wajib memperhatikan empat hal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Satgas Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing mengakui bila finasial technology (fintech) atau pinjaman online merupakan jembatan bagi sebagian masyarakat dalam memerlukan dana.

Namun karena sering digunakan secara darurat, fintech seringkali merugikan masyarakat. Karena itu beragam upaya pun telah dilakukan OJK melalui satgas untuk menindak pinjol ilegal yang dinilai merugikan masyarakat.

"Pinjaman online merupakan bagian dari financial technology yang ditujukan sebagai alternatif pendanaan kepada masyarakat selain bank, perusahaan multifinance, pergadaian, dan lembaga keuangan mikro lainnya," kata Tongam saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Berbeda dengan pinjaman lainnya, Tongam menyebutkan bila pinjol semacam ini sangat digemari masyarakat. Karena itu, ia menyarankan sebelum menggunakan pinjaman online masyarakat wajib memperhatikan empat hal.

"Pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, pinjam untuk kepentingan yang produktif, dan pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya," kata Tongam.

Selain itu, untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjol. Tongam mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa tiga langkah pencegahan.  

"Pertama, kami mengedukasi kepada masyarakat luas melalui kegiatan sosialisasi, pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah, kuliah umum, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, dan wawancara dengan Media," katanya.

Kedua, lanjut Tongam, pihaknya juga melakukan penyebaran SMS “Waspada Pinjol Ilegal” melalui 7 operator pada periode 11 hingga 14 Juli 2021. Dan yang ketiga, Satgas juga bekerja sama dengan Google mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal.

"Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK," tuturnya.

Selain pencegahan, Satgas juga melakukan tiga langkah penanganan, yaitu mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat melalui Siaran Pers. Tercatat hingga Juli 2021, sudah sebanyak 3.365 entitas (pinjol) yang diumumkan.

Selain itu, melalui patroli cyber, pihaknya juga memblokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Repulik Indonesia.

"Pemutusan akses keuangan berupa larangan kerja sama Bank atau Perusahaan Transfer Dana dengan pinjaman online ilegal," tambahnya.

Sedangkan yang terakhir, koordinasi dengan Bareskrim Polri dilakukan untuk penegakan hukum.

Puluhan Ribu Aduan

Selain itu, demi mendekatkan dengan masyarakat, sejak 2019 lalu hingga Agustus 2021. Tercatat ada 22.894 aduan yang dilakukan masyarakat terhadap pinjol. Aduan sendiri dikategorikan tiga, yakni ringan, sedang, dan berat.

"Berat, meliputi pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar dan pelecehan," tambahnya.

Dari puluhan ribu aduan itu, Satgas Waspada Investasi juga telah memlakukan beberapa langkah diatas, salah satunya melaporkan ancaman intimidasi kepada kepolisian sendiri.

Syarat Berijin

Sementara itu, terhadap Fintech yang berizin. Tongam telah memperketat aturan. Salah satunya fintech P2P Lending yang terdaftar atau berizin hanya boleh mengakses data peminjam berupa camera, microphone, dan location (Camilan).

Selain itu, fintech P2P Lending tidak boleh menawarkan produk atau promosi lewat pesan singkat atau SMS. Dengan demikian, Tongam mengklaim data konsumen berupa nomor telepon tidak menjadi bahan untuk penagihan.

Selain itu, sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen (sebagai petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 31 dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

"Diatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga," katanya.

Meski demikian larangan tersebut dikecualikan dalam dua hal, yaitu konsumen memberikan persetujuan tertulis, dan mewajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Tongam mengingatkan kepad pinjaman online legal wajib mematuhi peraturan OJK dan tunduk pada kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI). Sanksi tegas akan diberlakukan bila mereka kedapatan melakukan pelanggaran, salah satunya dicabut ijinnya oleh OJK dan keanggotaannya oleh AFPI.

"Kepada masyarakat dihimbau apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pinjaman online legal dapat disampaikan pengaduan melalui konsumen@ojk.go.id atau kontak OJK di 157," tutupnya. (TIA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD